POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Publik tanah air turut merespon kebijakan tersebut. Demonstrasi ditunjukkan kalangan terpelajar dan Konfederasi Serikat Buruh dengan turun ke jalanan. Kenaikan BBM memicu kenaikan bahan pokok ditengah daya beli masyarakat yang masih lemah lantaran tidak ada kenaikan terhadap upah dua tahun belakangan akibat pandemi Covid-19 yang meporak-porandakan ekonomi. Salah satu yang menolak kenaikan itu adalah Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah. Nursobah menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Ia menawarkan 10 solusi ke pemerintah yang dapat menahan menaikan harga BBM. Solusi ini dinilai dapat mengurangi beban berat APBN sebagaimana disebut – sebut Rp500 Triliun lebih banyak dinikmati bukan kelompok rakyat miskin. Pertama, menggunakan kesempatan penambahan windfall dari perusahaan yang terkena dampak tak terduga akibat ekspor. Kedua, menggunakan restrukturisasi pembiayaan IKN. Artinya beberapa hal yang tidak penting segera dilakukan normalisasi. Ketiga, menghitung ulang anggaran pensiun DPR RI. "Reduksi struktur gemuk BUMN karena tidak semuanya BUMN itu menguntungkan atau tidak memberikan benefit yang cukup. Selanjutnya, mengurangi belanja infrastruktur, ini merupakan upaya mengurangi beban berat APBN dan perlu dipertimbangkan," kata Nursobah Jum'at (9/9/2022). Keenam, manfaatkan kenaikan harga batu bara sebagai added value untuk BBM. Sebab harga batu bara mengalami peningkatan, sementara harga BBM dunia saat ini mengalami penurunan. Ketujuh, fokus dalam penguatan UMKM yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kedelapan, mengambil kendali harga normal sehingga pemerintah dalam jangka pendeknya adalah melakukan regulasi ulang kepada seluruh bahan pokok. "Kemudian memberikan jaminan kesehatan murah walaupun tidak harus gratis dan jaminan bea pendidikan murah untuk masyarakat dengan memberikan fasilitas ruang belajar yang dianggap kurang," tutupnya. (Advertorial)