POLITIKAL.ID - Pembangunan Terowongan (tunnel) yang berada di Jalan Sultan Allimuddin menjadi salah satu kunjungan Anggota panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Samarinda pada hari Kamis (25/4/2024). 

Lokasi tersebut merupakan tempat pertama, Pansus LKPj Samarinda dalam meninjau sejumlah mega proyek yang dikerjakan Pemerintah Kota Samarinda. 

Di awali meninjau proyek Terowongan di sisi Jalan Sultan Alimuddin, tim Pansus mengenakan pakaian safety sebelum mendekati inlet pintu terowongan.

Namun, pihak Pansus belum bisa meninjau ke bagian dalam terowongan, lantaran masih dalam tahap pengerjaan. 

Sebelumnya pihak kontraktor menjelaskan bahwa di tahun ini proyek terowongan belum bisa dioperasikan, dalam artian pengerjaan tersebut hanya sampai pada tahap penyelesaian menembuskan terowongan antara sisi Alimuddin dan sisi Kakap.

Namun saat ini progres terowongan sudah mencapai 45 persen dengan status on the track sesuai jadwal perencanaan.

Meskipun demikian, Pansus LKPj tetap memberikan beberapa catatan penting.

"Jadi di 2024 itu bukan untuk dioperasionalkan ya, ternyata hanya baru selesai menembus. Itupun dengan catatan kalau tidak ada kendala-kendala teknis. Ini jadi catatan kami untuk proyek Terowongan," ungkap salah satu anggota Pansus LKPj, Abdul Rohim.

Rohim juga menyoroti beberapa aspek lain terkait proyek Terowongan, seperti belum ada gambaran tentang perencanaan selanjutnya. 

"Ini baru sampai jalan outlet (pintu keluar) di sisi Jalan Kakap, dan ada penyempitan di aset Pemprov di situ. Artinya bisa jadi pekerjaan panjang lagi nanti, apa Pemprov akan kasih izin, kemudian desainnya seperti apa, itu yang akan kita crosscheck lagi ke Pemkot dan PUPR," ungkapnya.

Di samping itu juga, Rohim mengamati bahwa penyelesaian proyek Terowongan berpotensi memindahkan kemacetan dari kawasan Jembatan S ke Jalan Mulawarman jika Pemkot tak memiliki skenario atau rekayasa lalu lintas yang tepat.

"Karena arahnya dari Jalan Alimuddin ke Jalan Mulawarman, nah macetnya di situ," imbuhnya.

Selanjutnya, Pansus LKPj meninjau proyek Teras Samarinda dan menemukan beberapa hal yang perlu diperjelas.

"Awalnya proyek ini ngomong soal upaya pemberdayaan UMKM, namun ternyata hanya menyediakan 4 kios. Kami mempertanyakan bagaimana pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan jumlah kios yang begitu minim," jelas Rohim.

Selain itu, Pansus LKPj juga mempertanyakan penggunaan material impor untuk proyek Teras Samarinda. Penggunaan material seperti lighting dari China dan membran dari Swedia menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan jika terjadi kendala.

"Kenapa tidak dari sini yang tidak beresiko tertunda, kalau ada trouble kan tidak perlu balik untuk di komplain. Artinya mereka menyusahkan diri sendiri dengan mengimpor barang-barang dari luar," beber Rohim. 

Ditambah lagi, pihaknya mencatat lambatnya progres pengerjaan Teras Samarinda lantaran saat meninjau proyek, belum terlihat kehadiran para pekerja di lokasi.

"Kami khawatir proyek ini akan molor lagi," tutupnya. 

(Advertorial)