Sementara itu, kata dia, rilis yang diterbitkan kantor Presiden sebelumnya, bahwa stimulus ekonomi jilid 3 menggelontorkan dana total Rp405,1 Triliun. Alokasi anggaran sebesar itu antara lain dirinci untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima dan masing-masing senilai Rp1 juta.

Sebagai pelaksana, kata dia, Istana menunjuk delapan mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya Ruangguru milik salah satu staf khusus Presiden.

Fikri pun menuntut penjelasan pemerintah terkait realokasi anggaran mitra-mitra DPR.“Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp405,1 triliun dipotong juga anggaran di kementerian/lembaga lain,” ungkapnya.

Dia juga mencernati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa yang dipotong mencapai Rp23,26 riliun.

“Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp3,3 Triliun, dan pemotongan dana BOS Rp1,1 triliun,” ujarnya.

Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut harus memiliki alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Politikus PKS: Realokasi Anggaran Belepotan!"