POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim memberi perhatian lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) di Kaltim.

Hal itu Ketua Komis IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub di ruangan fraksi PPP, DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda.

Ditengah masa wabah virus corona yang belum selesai saat ini dan memperhatikan kemungkinan gejala penurunan sosial dan ekonomi dampak wabah corona.

"Terutama sektor masyarakat yang paling rentan kena dampak physical distancing yakni, pedagang asongan, ojol, buruh harian, sopir, umkm, bahkan orang yang dirumahkan bisa jadi pengangguran," ujar Rusman sapaanya (3/4/2020).

Namun hingga saat ini, DPRD Kaltim belum mendapat rencana aksi secara detail dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim.

"Ini yang lagi kami pikirikan di DPRD. Ketika diambil kebijakan, kemudian muncul status karantina lokal, apalagi Presiden kita sudah menaikkan berskala besar," imbuhnya.

Status karantina kesehatan yang berwujud pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini telah ditetapkan Presiden. Pun dengan physical distancing yang intinya disebut Rusman merumahkan masyarakat.

Dengan begitu ketika orang dirumahkan, tidak ada pilihan bekerja, terlebih dampaknya kepada pekerja konvensional yang mesti berhadapan dengan produksi langsung.

"Konsekuensinya memang harus ada instentif. Ini yang sekarang lagi kami ingin rumuskan bersama Pemrov, tapi saat saat ini, usulan tak kunjung ada dari Pemrov Kaltim," ucapnya. (Redaksi Politikal - 001)