Hayu mengatakan, masih dalam klaster pertama, kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden yaitu Kemensetneg, KSP, dan Wantimpres.

Lalu, kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, KememPAN-RB dan BPKP.

"Kemudian, kementerian/lembaga yang menyiapkan infratruktur dasar termasuk kementerian PUPR garda terdepan karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Selanjutnya, Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan kementerian/lembaga yang mendukung penegakan hukum yaitu Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.

"Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan)," ucap dia.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) tengah bersiap untuk pindah ke IKN Nusantara yang rencananya akan dilakukan pada 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, terkait rencana perpindahan ini, pihaknya telah mengkomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi).