Namun baik Samsun dan Isran Noor enggan menerima permintaan mahasiswa dan memilih opsi sebagai pengantar aspirasi mahasiswa ke pusat.
"Sikap permissif terhadap omnibus law RUU cipta kerja, memperlihatkan kepentingan siapa yang mereka wakili, pengusaha dan pemodal," imbuhnya.
Menurut Castro, seharusnya elit di daerah bersama - sama menolak UU Ciptaker atas nama suara mahasiswa atau masyarakat Kaltim.
"Padahal omnibus law RUU cipta kerja itu, sejatinya mencabut banyak kewenangan pemerintah daerah," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )
