POJOKNEGERI.COM -Masalah lapangan Voorvo di Samarinda masih jadi perhatian, Ada baliho penyegelan terpampang besar di lapangan sepakbola yang sering dijadikan sarana olahraga pemain bola tarkam.
Beda agenda pembangunan muncul di lokasi tersebut. Pemkot Samarinda ingin kawasan itu menjadi daerah resapan air. Akan tetapi, Pemprov Kaltim melalui BPKAD sampaikan bahwa lahan itu akan disewakan ke pihak ketiga, untuk diubah menjadi sarana olahraga.
Kabar pembangunan ini kemudian meluas, usai adanya penyegelan oleh Pemkot Samarinda, yang kemudian sekaligus membuka data bahwa pihak penyewa lahan tersebut belum menyelesaikan seluruh izin. Tetapi, di tengah proses pengurusan izin itu, justru malah melakukan pekerjaan.
Pada Selasa (10/1/2023), rapat pun dilakukan BPKAD Kaltim, Pemkot Samarinda diwakili Bappedalitbang, membahas pembangunan di Lapangan Voorvo itu.
Kepada tim redaksi, Kepala Bappedalitbang Samarinda, Ananta Fathurrozi, pun menceritakan apa yang diutarakan di rapat tersebut.
Ia ungkap bahwa alasan Pemkot ingin kawasan itu menjadi daerah resapan air adalah sesuai dengan apa yang ada pada RTRW, serta RDTR yang sudah disetujui pusat.
"Jadi, kita kan melihatnya berdasarkan RTRW, baik yang lama maupun yang revisi. Kedua, ada RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) juga yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat terkait dengan kawasan secara detil," ujarnya Rabu malam (11/1/2023).
Alasan lain, adalah adanya kesepakatan antara Provinsi diwakili PUPR Kaltim dengan Pemkot Samarinda pada tahun lalu, untuk membuat kawasan itu menjadi daerah resapan banjir.
"Kedua, kami melihatnya dari segi kesepakatan dengan PUPR (Kaltim). Pernah kami mengadakan rapat, terkait dengan penanggulangan banjir, baik itu jangka pendek, menengah dan panjang. Lalu, dari provinsi secara prinsip setuju menjadikan daerah di sekitar situ, termasuk di dalamnya lapangan bola itu untuk dijadikan pengendali banjir. Kira-kira itu tahun lalu (2022)," ucapnya.
Dalam pembahasan itu, sudah mengarah pada akan adanya MoU antara Pemprov dan Pemkot, meski pun belum selesai dituntaskan.
"Kita sudah mengarah pada pembagian pembiayaan (untuk pembuatan polder). Berapa dari provinsi, berapa dari pemkot. Pusat juga bagaimana. BPKAD (Kaltim) tak hadir (saat itu). Karena kalau teknis pengendalian banjir kan di PU, baik di provinsi maupun kota," ucapnya.
