"Kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita lihat secara objektif, sekalipun mereka bagian dari pemerintahan kita yakinkan bahwa kalau mereka ikut di sini, justru banyak hal yang membantu pemerintah," tuturnya.

"Karena kalau ini ditutupi nanti akan ada persepsi, bahwa pemerintah berarti terlibat dong, buktinya enggak mau dibikin terbuka. Justru kalau dibuka akan memberikan keuntungan positif buat pemerintah, karena memang bahwa pemerintah tidak terlibat," kata Sohibul.

Sohibul menambahkan pihak akan terus mendorong pimpinan DPR untuk menindaklanjuti pembentukan pansus Jiwasraya yang secara resmi telah diusulkan oleh Fraksi PKS dan Demokrat.

"Setiap usulan masuk dan memenuhi persyaratan sebetulnya pimpinan harus membukanya di rapat paripurna dan di situ lah kemudian dilempar ke anggota," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI. Kedua fraksi menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pimpinan DPR.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi khawatir pembentukan pansus dalam menyikapi kasus di Jiwasraya akan menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, kekhawatiran itu membuat parpol di koalisi pendukung pemerintah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panja. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Presiden PKS Klaim Zulhas dan Paloh Dukung Pansus Jiwasraya" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213195214-32-474435/presiden-pks-klaim-zulhas-dan-paloh-dukung-pansus-jiwasraya