POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemprov Kaltim telah membentuk tim panitia seleksi 15 direksi perusda bernama tim tujuh. Ketua tim tujuh adalah Sekda prov, Muhammad Sa'bani bersama empat pentolan pemprov dibahahnya dan dua akdemisi alias guru besar Unmul. Menanggapi proses pendaftaran calon yang telah dibuka tanggal 8 hingga 15 Maret 2021. Akademisi Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan, dalam ketentuan memang jumlah panitia seleksi harus ganjil dan minimal, beranggotakan perangkat daerah dan unsur independen dan atau perguruan tinggi. "Prinsipnya kalau ingin memilih pejabat perusda yang bersih, maka orang yang memilihnya juga harus bersih, alias punya rekam jejak dan ingetritas yang baik pula," ujar Castro sapaannya itu. Selain alasan tersebut, proses seleksi juga mesti terbuka dan transparan. Ada sesi uji kelayakan dan kepatutan, serta interview, harus disiarkan secara langsung (live streaming) agar publik dapat menilai kualitas para calon. Demikian dengan nilai ujian calon, juga harus diumumkan secara terbuka. Ini bertujuan agar keputusan nantinya berbasis kemampuan (merit system), bukan berdasarkan like and dislike. Pansel telah memberikan syarat administrasi. Diprioritaskan calon yang memiliki pengalaman mengelola sesuai disiplin terapan bisnis yang sedang lowong. "Seharusnya tidak boleh terjebak di soal persyaratan administrasi semata. Kan salah satu syarat pejabat perusda itu adalah integritas. Jadi ada 3 hal yang harus dipastikan pansel nantinya yakni, soal rekam jejak para calon. Pernah terlibat kasus korupsi atau kasus hukum lainnya atau tidak. Termasuk pula kasus kekerasan seksual dan KDRT," imbuhnya. Terlebih soal genealogi politiknya. Dosen fakultas Hukum, Unmul. Orang partai atau bukan, kemana arah preferensi politiknya, jangan sampai ada titipan pejabat atau elit tertentu. "Dengan cara demikian, kita bisa memutus anasir politik dari pengelolaan perusda," tambahnya. Castro menilai, selama ini direksi perusda juga mempimpin lembaga baik pemerintah maupun swasta. Menurutnya hal itu membuat perusda tak mendapat perhatian lantaran penyelenggara tak fokus dan masif bergerak. "Terkait rangkap jabatan. Doble job jabatan hanya akan menimbulkan conflict of interest yang membuat kinerja perusda tidak produktif," ungkapnya. Publik terlebih Kaltim ingin melihat perusda mandiri dan bis menambah kas daerah untuk kebutuhan belanja kebutuhan umum masyarakat. Selama ini diketahui, penyertaan modal kepada perusda tak kala berbuah keuntungan. Sebagai badan usaha daerah yang berorentasi bisnis. Profit secara maksimal masih jauh dari harapan. Dengan ada momentum penyegaran direksi perusda yang baru kali ini. Evaluasi sebelumnya mesti dibawa pansel untuk memilih calon yang bisa mengerti menelola aset daerah masyarakat Kaltim. (001)