Komisi IV DPRD Kaltim bersama Disdikbud Kaltim, lanjutnya, juga membahas rencana peningkatan insentif dan Bosda untuk SMA dan SMK, serta kapasitas pengawas dan hal lain.
"Untuk beasiswa, tidak terjadi peningkatan signifikan pada 2024. Alokasi anggaran untuk beasiswa tetap sekitar Rp300 miliar," kata Rusman.
Dia berharap berbagai upaya itu mampu mendorong kualitas pendidikan vokasi sehingga generasi muda Kaltim siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.
"Penyusunan itu mengenai program usulan untuk 2024, mengingat Disdikbud merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar di Kaltim," ujar Rusman.
Program kerja yang dibahas Komisi IV DPRD Kaltim dengan Disdikbud mencakup pembangunan dan renovasi sekolah, sertifikasi siswa vokasi dan kompetensi guru, fasilitas praktikum, hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sejumlah sekolah yang termasuk dalam pembahasan untuk dibangun yaitu di Kutai Barat, Berau, Balikpapan, Kutai Timur, hingga Samarinda.
"Di Samarinda, bukan hanya renovasi sarana prasarana sekolah, melainkan juga gedung baru untuk SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3," kata Rusman tentang penambahan ruang kelas agar menampung sekitar 300 siswa.
Pembangunan sekolah dan gedung baru itu, lanjutnya, akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan bukan oleh Disdikbud. Tujuannya, kepastian spesifikasi teknis yang tepat dan efisien.
(Advertorial)
