POLITIKAL.ID - Presiden Jokowi mengeluarkan larangan menggelar buka bersama di Ramadan 1444 Hijriah, hal ini membuat sejumlah publik komentar.
Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk para pejabat tak menggelar buka puasa bersama di Ramadan 1444 Hijriah menjadi pembahasan Rocky Gerung bersama Hersubeno Arief.
Dilihat pada tayangan channel YouTube @Rocky Gerung Official, Jumat 24 Maret 2023, Rocky Gerung sampaikan bahwa adanya respon-respon mempertanyakan kebijakan publik itu, adalah tanda kehadiran ketidakpercayaan publik.
"Pertama ketidakpercayaan publik itu naik terus. Jadi apapun yang diucapkan sebagai argumen dari Presiden Jokowi dan cecunguknya ini dengan melakukan revisi atau klarifikasi, tetap yang disasar adalah Presiden Jokowi. Karena ini soal melarang orang buka puasa," ujarnya.
Ia pun heran karena menurutnya, agenda buka puasa itu, tidaklah mewah.
"Tak ada orang buka puasa bikin di hotel mewah dengan Rp 20 miliar misalnya. Buka puasa kegiatan kultural, dan tentu semua orang tahu apa yang harus dilakukan," ucapnya.
Mengenai aturan yang ditujukan untuk pejabat itu, Rocky Gerung menilai, pejabat juga sebenarnya memiliki niat untuk melakukan agenda kultural mereka selama Ramadan.
"Toh pejabat ada yang betul-betul melakukan itu demi upacara kultural keluarganya. Tetapi, argumen yang diucapkan pemerintah itu yang tak masuk akal," ucapnya.
Dikatakan Rocky, hubungan antara pamer kemewahan dengan agenda buka puasa, tak berkorelasi.
"Gak ada orang yang mau pamer kemewahan di buka bersama. Jadi apa poinnya? Memang orang bawa Hermes ketika buka puasa?," ucapnya.
Untuk itu, Rocky Gerung mempertanyakan mengapa melarang sesuatu yang sudah menjadi kebudayaan di masyarakat.
"Buat apa melarang sesuatu yang sudah jadi tradisi kebudayaan. Lain kalau pesta perkawinan yang ngundang 5 ribu orang, atau perkumpulan macam-macam, pagelaran musik segala macam," ujarnya.
Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi dan Luhut juga pernah mengatakan bahwa saat ini kondisi sudah aman.
"Bahkan kita mau ingatkan bahwa Jokowi sendiri dan Pak Luhut juga mengatakan sudah-sudah ke mal saja. Berkumpul di mal itu lebih banyak orang dibandingkan buka puasa," katanya.
Atas dasar itu, Rocky Gerung menilai bahwa pemerintah tak mampu untuk memberi argumentasi.
"Dia (pemerintah) boleh bikin larangan apapun tapi dengan argumentasi yang masuk akal," katanya.
Sebelumnya, di Ramadan 1444 Hijriah, arahan diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buka puasa bersama kepada para pejabat dan pegawai pemerintah.
Jokowi meminta agar buka puasa bersama ditiadakan.
Arahan tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
"Iya betul," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).
Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.
Ada tiga poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya:
1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.
"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.
(redaksi)
