POLITIKAL.ID -  Peluncuran Katalog Elektronik (e-katalog) Versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, bukan hanya sekadar acara seremonial. Lebih dari itu, peluncuran ini menandakan langkah besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan transparan melalui digitalisasi.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, e-katalog menjadi solusi canggih untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan sistem berbasis teknologi ini, setiap transaksi dapat tercatat secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meningkatkan pengawasan dan audit.

“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” kata Prabowo saat meluncurkan e-katalog, Selasa (10/12/2024) siang.

Lebih lanjut orang nomor satu di RI itu mengatakan mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. 

Menurut Prabowo, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.

“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.

Ia berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya.

(*)