POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Adanya polemik pembayaran insentif tenaga pendidik dan kependidikan beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan DPRD Samarinda

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Subandi menyebut Pemkot Samarinda membatalkan penghapusan insentif dan mengembalikanya seperti sebelumnya..

Diketahui, sebelumnya Subandi telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin untuk membahas hal tersebut.

“Saya sudah bertemu dan dengan kepala dinas, sudah aman katanya, insentif tidak jadi dihapus,” ujar Subandi kepada awak media, Kamis (17/11/20222).

Lebih lanjut Subandi menjelaskan, dari awal Pemkot Samarinda tidak ada niat sama sekali untuk menghapus insentif guru di Samarinda, hanya saja Pemkot berhati-hati untuk mengambil langkah guna tidak berbenturan dengan aturan hukum.

“Sebab para guru yang sudah tersertifikasi selain menerima dana dari pusat, juga mendapat tambahan dari daerah, berdasarkan aturan yang ada, jangan sampai berbenturan karena guru menerima pendapatan dari sumber yang sama,” ungkapnya.

Subandi membeberkan, jika hasil dari berkonsultasi dengan kementerian dalam negri (kemendagri) ternyata diperbolehkan utnuk melakukan pemberian insentif terhadap para guru penerima sertifikasi.

Meski demikian, pemberian insentif tersbut harus tetap dengan
pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

“Yang menjadi permasalahanya adalah seberapa beasar kemampuan keuangan daerah yang sekarang kita miliki, beban pemerintah tidak hanya dalam sektor pendidikan saja akan tetapi masih banyak yang lain,” Katanya

Ia pun berharap dengan tidak adanya penghapusan insentif maka kinerja Guru bisa lebih ditingkatkan.

Dengan tidak jadinya dihapus insentif guru, kami berharap guru-guru bisa kembali memberikan kinerja terbaik mereka mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. (Advertorial)