POLITIKAL.ID - Hubungan PDIP dan Nasdem akhir-akhir ini memanas.

Hal ini terkait kursi menteri-menteri saat isu reshuffle kabinet Indonesia Maju muncul kembali. 

PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi.

Hal ini bermula saat PDIP merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. 

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.

"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.

"Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. 

Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya," kata Djarot.

Partai NasDem merespons keras pernyataan PDIP.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menuding PDI Perjuangan hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Ali mulanya mengatakan bahwa langkah reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak Jokowi semata sebagai presiden.

"Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. 

Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).

Berkaitan dengan itu, kata Ali, Jokowi pun tidak berkewajiban untuk menyampaikan ke publik soal pertimbangan kocok ulang kabinetnya. 
"Mengenai reshuffle, reshuffle itu kan domain Pak Jokowi. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun, ya, kan," imbuhnya. (*)