“Salah satu contohnya, setiap kali ada proyek, perusahaan harus membayar “uang muka” sebesar 10-15%, bahkan 17-20%. Ini masih terjadi dan perlu dibenahi,” lanjutnya.

Dendi berjanji jika kelak terpilih sebagai Bupati Kukar, dirinya akan memastikan untuk membersihkan praktik-praktik korupsi

“Ketika saya menjadi Bupati nanti, saya akan pastikan tidak ada lagi praktik seperti ini di jajaran saya. Saya akan membersihkan korupsi,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan dalam melakukan pembangunan, tidak serta merta harus membebankan ke APBD, meski tidak dipungkiri Kukar memiliki APBD yang cukup besar.

“APBD kita besar, sekitar Rp14 triliun, namun menurut saya itu masih belum cukup. Kita harus mencari sumber pendanaan lain. Di provinsi ada dana yang bisa kita ambil, seperti yang dilakukan oleh Pak Andi Harun di Samarinda. Selain itu, kita bisa mencari dana dari APBN melalui proyek-proyek dari kementerian. Kita juga perlu mempertimbangkan dana dari luar negeri atau lembaga internasional untuk proyek lingkungan hidup,” jelasnya.

Dendi menegaskan langkah pertama yang akan ia lakukan jika menjabat Bupati Kukar adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

“Kita harus berani menghentikan praktik korupsi. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan dan infrastruktur lainnya sering bocor karena dipotong di awal. Kontraktor berhak mendapat keuntungan, tetapi harus sesuai aturan dan tidak dengan cara-cara yang merugikan rakyat,” tandasnya.

Dendi mengatakan, pemerintah harus berani menjamin pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat, terlebih alokasi dari APBD untuk pendidikan dan kesehatan cukup besar.