"Saya marahi ketua PSMTI 'Kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa'. Dia (Wilianto) minta-minta maaf, bukan dia, dan dia tidak juga pernah memberikan wewenang kepada Hary Tanoe untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia (Hary) penasehat," ujar Jusuf.

"Jadi, statement apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik, ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik," tambah Jusuf.

Jusuf menegaskan tetap menghormati Jokowi. Kendati demikian, tidak benar bahwa masyarakat Tionghoa pasti mengikuti pilihan Jokowi di Pilpres 2024.

"Pak Jokowi orang baik. Tapi bukan berarti pilihan pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa, ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Hary Tanoe mewakili orang-orang Tionghoa," sambung dia.

Lebih jauh Jusuf Hamka meminta agar politikus-politikus Tionghoa tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan politik. Ia kembali menegaskan bahwa politik merupakan hak individu masing-masing.

"Janganlah menyeret-nyeret suku Tionghoa demi keuntungan pribadi di dalam berpolitik. Berpolitiklah dengan elegan dan santun tanpa mengklaim," tutur dia.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Wilianto untuk mendapatkan konfirmasi. Namun belum direspons hingga berita ini diturunkan.

Pembina PSMTI Hary Tanoesoedibjo sebelumnya mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi.