"Saya termasuk yang berpendapat mudik dilarang. Tapi pemerintah pusat hanya mengimbau. Bagaimana dengan nasib para pekerja yang bidang usahanya masih diperbolehkan buka selama PSBB jika operasional KRL dihentikan?" tuturnya.

Menurut dia, adalah wilayah kebijakan para kepala daerah mencarikan jalan keluarnya, apalagi mereka punya kewenangan berhubungan dengan para pelaku usaha di wilayah masing-masing.

"Apakah kepala daerah akan mengatasinya dengan pengadaan bus jemputan karyawan, atau kebijakan lain yang memungkinkan para pekerja di bidang-bidang tertentu tetap bisa bekerja, itu sepenuhnya biar diatur oleh kepala daerah terkait. Pemerintah pusat hanya perlu membantu kepala daerah dengan memberi izin penghentian operasi KRL saja," tuturnya.

Menurut dia, kebijakan apa pun yang lahir di saat krisis, pasti tak bisa memenangkan semua kepentingan. Tujuan kebijakan publik bukan itu. Di tengah pandemi Covid-19, tujuan utama bersama adalah menghentikan penyebaran virus dan memutus rantai penularannya.

Fadli menilai penghentian sementara operasional KRL perlu dipertimbangkan untuk segera dipenuhi. "Apalagi penghentian itu bersifat sementara, hanya 14 hari. Jangan sampai muncul kesan pemerintah pusat terus-menerus menjegal keputusan kepala daerah dalam mengatasi pandemi ini," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Luhut Tolak KRL Disetop Sementara, Fadli Zon: Sangat Memprihatinkan"