POLITIKAL.ID - Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menyinggung soal 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dimulai pembangunannya.

Ia menyampaikan itu di depan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6).

Padahal, PSN telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut Muhammad, hal itu perlu diperhatikan karena akan menyebabkan manfaat pembangunan proyek tidak optimal.

"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," ujar Muhammad.

Situasi serupa juga terjadi pada program sasaran di daerah. Dalam hal ini, 43 persen program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal.

Pada saat yang sama, BPKP juga menemukan potensi pemborosan belanja daerah hingga 21 persen dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN2020-2024.

Potensi tersebut ditemukan saat mengawasi dari sisi aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah.