POLITIKAL.ID, SAMARINDA - 16 November 2020, DPRD Kaltim beraudensi dengan Kanwil Kementrian Keuangan.

Dalam agenda tersebut, diskusi sekaligus kondinasi dua lembaga itu terkait evaluasi dan tindak lanjut dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2020.

Dijumpai Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan, kegiatan itu terkait Dana alokasi khusus.

"Baik bosda dan dana desa. Kami sebagai DPRD diminta untuk mendorong anggaran itu bisa terealisasi maksimal di tahun 2021," ujar Makmur menjelaskan.

Lanjut kata mantan bupati Berau itu, disebut-sebut realisasi anggaran sedikit lamban.

"Selama ini realisasinya sedikit lambat. Padahal ini kebijakan langsung dari presiden bagi desa," imbuhnya.

Selain itu kata politisi Golkar itu, bakal mendukung sepenuhnya realisasi berjalan maksimal.

Sebagai informasi, pada tanggal 19 November 2020 akan ada sosialisasi dan DPRD, masuk dalam sistem tersebut.

"Dari dprd akan memberikan dukungan untuk bisa lebih cepat direalisasikan," tambahnya.

Hal itu lantaran dalam realisasi fisik tahun anggaran 2020, penyerapan anggaran tidak melampau pagu.

Selain itu, evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi dana desa mulai tahap 1 sampai dengan tahap 3 tahun 2020.

10 daerah di Kaltim ditambah pemprov mendapat anggaran tersebut.

Anggaran itu mulai dari DBH, DAU dan DAK Fisik. Selain itu pula, ada DAK Non Fisik, DID dan Dana Desa.

"Dari data yang disampaikan, total anggaran untuk 2021 sebanyak Rp 18,2 Miliar lebih," tandasnya.

( Redaksi Politikal - 001 )