POLITIKAL.ID - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar turut memberikan tanggapannya terkait wacana yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah akan dipilih langsung oleh DPRD.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendukung wacana tersebut. Ia mengakui apa yang disampaikan Prabowo soal biaya Pilkada yang mahal benar adanya.

"Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Nah, salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jawa Barat, Jumat malam (13/12/2024) sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.

Meski menyatakan dukungan, namun Cak Imin juga mengatakan, ide yang diutarakan oleh Presiden Prabowo itu harus didiskusikan lebih mendalam..

"Nah, ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua (oleh) DPRD? Mari kita diskusikan bersama," katanya.

Soal anggapan pilkada dipilih DPRD bisa mengebiri hak rakyat, Cak Imin menyebut nanti penerapannya dikaji. Yang jelas demokrasi berbiaya tinggi hanya menguntungkan para pemilik uang besar.

"Ya, makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugiin," kata Cak Imin.

"Tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki bukan cara hak demokrasinya. Tapi, ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan biaya pemilihan kepala daerah di Indonesia masih cukup mahal.

Oleh karenanya ia menyatakan perlunya perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.

Oleh karenanya Prabowo melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

Hal ini kata Prabowo sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.

(*)