POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang delapan tuntutan untuk pemerintah dan Jokowi.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin bakal mendeklarasikan secara resmi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus, bertepatan dengan hari lahir Pancasila.

Deklarasi yang menjadi rangkaian peringatan 75 tahun Kemerdekaan Indonesia ini akan dilakukan di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

KAMI telah menyiapkan delapan tuntutan untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Tuntutan itu, menurut Din, berisi butir keprihatinan terhadap kondisi negara mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, hingga sumber daya alam.

"Kami akan menjelaskan setiap sektor dari kehidupan nasional itu, apa yang kita nilai terjadi kerusakan penyimpangan dan penyelewengan, baru di bagian akhir kami mengajukan delapan tuntutan," ujar Din dalam konferensi pers, Sabtu (15/8).

Sebanyak 150 anggota diklaim bergabung dalam gerakan tersebut.

Terdapat sejumlah nama tokoh yang disebut masuk ke gerakan, di antaranya Rizal Ramli, Rahmawati Sukarnoputri, dan Gatot Nurmantyo.

Pada saat mengumumkan keberadaan KAMI 2 Agustus lalu, beberapa tokoh juga ikut hadir yakni akademisi Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refly Harun, MS Kaban, hingga Sri Bintang Pamungkas.

Din telah meminta kepada semua pihak agar tak menganggap remeh pembentukan KAMI.

Ia juga berpesan agar tak perlu ada pihak yang sinis terhadap pembentukan gerakan tersebut.

Apalagi sampai melakukan upaya represif dengan membungkam dan menangkap para aktivisnya.

Ia tak segan menguatkan gerakan jika ada pihak yang berani menghalangi KAMI.

"Terus terang jangan anggap remeh gerakan ini. Kepada semua pihak, saya pesankan untuk tidak perlu gusar," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kritikan juga gencar disampaikan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais jelang peringatan kemerdekaan RI.

Melalui video yang diunggah di akun Youtube pada 15 Agustus, Amien menyatakan bahwa praktik otoritarianisme di era pemerintahan Jokowi saat ini semakin pekat.

"Tipikal otoritaritarianisme ini sepenuhnya dipraktikkan oleh rezim Jokowi. Tangan rezim otoriter sangat ringan untuk memangkas kekuatan masyarakat yang tidak sejalan dengan kemauan rezim," ucap Amien .

Menurut Amien, Jokowi memiliki pendukung yang suka 'menjilat'.

Banyak orang yang mengalami kematian intelektual dan kehancuran integritas hanya demi mendapat jabatan dengan Jokowi.

Ia pun mengibaratkan situasi itu dengan cerita Raja Firaun yang menawarkan jabatan kepada penyihir jika menang melawan Nabi Musa.

Dalam video itu, Amien juga menyinggung soal sistem pengawasan dan keseimbangan yang hilang di era pemerintahan Jokowi.

Ia menyebut lembaga legislatif saat ini hanya menjadi tukang stempel kehendak Jokowi.

Beberapa waktu sebelumnya, Amien juga telah menyarankan Jokowi agar mundur dari jabatannya apabila merasa tidak berkompeten sebagai presiden.

"Saya tulis risalah yang menunjukkan bahwa enam tahun Pak Jokowi jadi presiden semuanya merosot, tak terbantahkan. Apalagi, Papua menurut saya sekarang sudah sangat eksklusif. Jadi menurut saya, Pak Jokowi memang enggak punya kompetensi, ya resign," tuturnya.

Meski demikian, ia mempersilakan bila Jokowi ingin terus melanjutkan tugas sebagai presiden dengan syarat mengubah cara mengelola ekonomi Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini tidak ada aturan dan terkesan hanya bagi-bagi ke mafia. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Peluru Kritik KAMI dan Amien Rais Jelang Hari Kemerdekaan"