Agar polemik ini tidak berkepanjangan rencanya Komisi II DPRD Kaltim akan memanggil pihak BPKAD Kaltim dalam waktu dekat membahas persoalan itu.

"Nanti Komisi II Kami Undang RDP. Sebenarnya agenda utamanya adalah pembebasan lahan pemprov yang dibangun semelter di Pendingin (Sanga-sanga)" Kata Tio.

"Tapi nanti sekalian kami pertanyakan terkait lahan di Voorvo, karena ini ada gesekan, makanya akan kami panggil BPKAD," beber Tio sapaan akrabnya.

Rencananya dalam RDP itu, Komisi II akan menjalankan fungsi kontrol terkait mekanisme kerja antara pemerintah provinsi dan pihak ketiga.

"Berapa PAD yang masuk ke daerah, itu harus kita pertanyakan", Kata anggota legislatif tersebut.

Tio mengingatkan pemerintah tidak memasang harga dibawah rasional, jika pemprov ngotot menyewakan, sehingga kentungan yang diterima Pemrpov Kaltim Jelas