POLITIKAL.ID - Pada rabu (6/12) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan IV Kukar berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang didampingi anggotanya Baharuddin Demu dan Ali Hamdi, diterima Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wiyono di ruang eksekutif kantor bupati.

Kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (kundapil) dalam rangka Pembahasan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima program kegiatan Bankeu propinsi Kaltim, antara lain : Dinas pertanian dan peternakan (Distanak), Dinas PU, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPRD) dan BPKAD.

Wiyono mengatakan jika dibandingkan Kabupaten Kota lainnya, Kukar relatif lebih kecil nilai bankeu yang berasal dari provinsi Kaltim.

“Kendalanya kemungkinan dari menu yang disiapkan itu belum ada, kemudian juga salah satunya dari Pergub kemarin yang membatasi nilai bantuan sehingga tidak banyak,” kata Wiyono

Lebih lanjut Wiyono ingin kedepan akan lebih perkuat lagi koordinasinya dengan para anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar.

“Kalau berbicara kebutuhan kita cukup banyak juga, artinya kebutuhan dasar yang harus di penuhi masih banyak mengingat luasnya wilayah Kukar,” ungkap Wiyono.

Ditambahkan Wiyono, Kukar telah ditetapkan sebagai salah satu daerah lumbung pangan, persoalan terhadap irigasi akses konektivitas dan peningkatan ekonomi lainnya, dan bagaimana meningkatkan produktivitas petani, salah satu konsen dari Kabupaten Kukar berkenaan dengan target dari RPJMD yakni memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk konektivitas antar wilayah.

Wiyono berharap disiapkan menu dari Kabupaten untuk di kolaborasikan ke Pemprov Kaltim, supaya nanti dukungan dari anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar ini juga lebih banyak lagi nilai Bankeu untuk Kukar.

Sementara itu Seno Aji mengungkapkan bahwa bantuan Keuangan untuk Kukar tahun ini memang paling kecil diantara kabupaten/ kota lainnya di Kaltim, karena di tahun 2023 itu hanya Rp38 Miliar.

“Kita juga sangat prihatin, karena dari 11 anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar yang seharusnya nilainya bisa di atas Rp 100 Miliar dari pokok-pokok pikiran mereka, tapi ternyata hanya Rp38 Miliar di tahun 2023, dan tahun 2024 nanti Bankeu hanya Rp56 Miliar,” papar Seno Aji.

Politisi Gerindra ini mengatakan, yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar lainnya, supaya lebih banyak pokok-pokok pikiran yang digelontorkan ke Kabupaten Kukar.

“Tadi saya juga sudah sampaikan agar Bappeda Kukar, dalam hal ini pada saat anggaran 2025 mendatang lebih intens komunikasinya dengan para wakil rakyat di Karang Paci khususnya dari Dapil Kukar, sehingga kami lebih mudah untuk memasukkan pokok-pokok pikiran sesuai dengan aspirasi masyarakat dari hasil Reses masuk ke Kukar,” jelas Seno Aji .

(Advertorial)