Dia mengusulkan agar ada evaluasi rutin kinerja satgas setiap dua pekan sekali sehingga target dan parameter yang akan dicapai lebih terukur.

”Selain itu, yang terpenting harus ada komitmen sungguh-sungguh dari semua pihak baik yang ada dugaan transaksi janggal atau aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Dukungan Presiden penting agar ada satu komando perintah yang sama untuk menyelesaikan transaksi janggal tersebut. Jangan sampai ada perintah berbeda,” tuturnya.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, juga mengapresiasi masuknya nama-nama unsur masyarakat sipil dengan figur berintegritas dalam komposisi satgas.

Menurut dia, selain bisa meningkatkan kepercayaan publik, keberadaan masyarakat sipil juga bisa menjadi mekanisme checks and balances bagi kinerja dari unsur internal pemerintah.

”Selain mengusut tuntas transaksi janggal Rp 349 triliun, pemerintah, kan, juga harus mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, sudah tepat jika yang dipilih adalah sosok-sosok yang berintegritas dan mewakili unsur masyarakat sipil,” tuturnya.

(Redaksi)