POLITIKAL.ID - Ladoe M Syarif, seorang figur eksternal menanggapi soal pemebntukan Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU yang dibentuk, Rabu (3/5/2023). 

Laode M Syarif yang masuk sebagai tenaga ahli Satgas TPPU, berharap tim pokja dilibatkan dalam gelar perkara pengusutan kasus.

Berdasarkan pengalamannya saat menjadi komisioner KPK, tak sulit untuk menindaklanjuti laporan PPATK. Ada LHA yang kerap disebut oleh aparat penegak hukum sebagai low hanging fruit atau laporan yang mudah untuk ditindaklanjuti.

”Ada LHA yang sulit ditindaklanjuti karena transaksinya sampai ke luar negeri, tetapi ada juga yang gampang. Menurut saya, tim harus fokus pada low hanging fruit itu tadi. Buah-buah yang mudah dipetik dan pembuktiannya gampang,” katanya

Dia juga berharap Satgas TPPU bisa bekerja secara terbuka sehingga satgas bisa bekerja dengan cepat untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan aparat penegak hukum.

Selain itu, harapannya unsur eksternal dari masyarakat diberi kewenangan yang cukup untuk ikut terlibat, misalnya untuk menghadiri gelar perkara dugaan TPPU.

Dengan begitu, pokja bisa memberikan masukan langsung terhadap investigasi yang sedang berlangsung.

Dia mengusulkan agar ada evaluasi rutin kinerja satgas setiap dua pekan sekali sehingga target dan parameter yang akan dicapai lebih terukur.

”Selain itu, yang terpenting harus ada komitmen sungguh-sungguh dari semua pihak baik yang ada dugaan transaksi janggal atau aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Dukungan Presiden penting agar ada satu komando perintah yang sama untuk menyelesaikan transaksi janggal tersebut. Jangan sampai ada perintah berbeda,” tuturnya.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, juga mengapresiasi masuknya nama-nama unsur masyarakat sipil dengan figur berintegritas dalam komposisi satgas.

Menurut dia, selain bisa meningkatkan kepercayaan publik, keberadaan masyarakat sipil juga bisa menjadi mekanisme checks and balances bagi kinerja dari unsur internal pemerintah.

”Selain mengusut tuntas transaksi janggal Rp 349 triliun, pemerintah, kan, juga harus mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, sudah tepat jika yang dipilih adalah sosok-sosok yang berintegritas dan mewakili unsur masyarakat sipil,” tuturnya.

(Redaksi)