POLITIKAL.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau perombakan.
Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).
“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.
Hanya saja Presiden Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.
Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan warisan.
"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau mau meninggalkan warisan memastikan bukan hanya dirinya yang dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu juga bisa mempertahankan kepercayaan publik terhadapnya," ungkap dia.
Terlebih lagi, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah menteri sepertinya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto. (*)
