POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2019 membentuk tim dengan komposisi thre in one atau 3 in one.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus, Marthinus. Ditegaskan politisi wakil rakyat dapil Kubar dan Mahulu itu, nantinya anggota pansus akan turun ke lapangan untuk mengecek laporan yang sudah disampaikan.
Pansus wajib meninjau lapangan kendati sekarang dalam kondisi wabah Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan diri.
Nantinya pansus dibagi menjadi kelompok 1 yang bertanggung jawab memantau langsung pengerjaan proyek yang tahun 2019 di Kota Balikapan, Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara.
Sedangkan kelompok 2 mengecek daerah Kota bontang, Kabupaten Kutim dan Berau. Lalu kelompok 3 meninjau lokasi di Kabupaten Kukar, Kubar dan Mahakam Hulu.
"Ada tiga tim, sedangkan tim gabungan khusus survei di Kota Samarinda," ujar Wakil Pansus LKPj Kaltim masa anggaran 2019 seusai RDP dengan OPD terkait di kantor DPRD Kaltim, Selasa (5/5/2020).
Politisi PDI P itu menyebut, masih menunggu laporan deskripsi, rincian dan dan detail. Yakni, besaran anggaran yg masuk 2019, lalu realisasinya dan silpanya atau dana sisa anggaran tahun sebelumnya.
Laporan lisan yang menurutnya ditolak pansus. Karena laporan OPD itu belum sesuai dengan laporan LKPj di buku pedoman LKPj 2019 yang telah disampaikan Gubernur Kaltim pada kesempatan sebelumnya beberapa waktu lalu.
"Data-data bisa sesuai dengan mengkonfirmasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga terkait," terang politisi PDIP itu.
Sementara dikatakan Martinus lagi, leading sektor pembangunan daerah yakni dari OPD Bapeda dan Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggungjawab penuh.
Lebih lanjut kata Martinus, satu diatara OPD banyak yang gak sinkron. Pun Laporan fisik sudah dilaporkan yakni, bina marga, cipta karya, tata ruang, sumber daya air, perumahan permukiman.
Hanya rinciannya dari salah satu ketua OPD dari 1 triliun lebih itu progresnya baru 90 persen dan 10 persen silpa.
"Nah dari realisasi ini sesuai gak kata gubermur. Kalau kurang ya harus melengkapi data lebih rinci lagi dong," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)