POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Agenda pansus Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) kembali bergulir, Kamis (17/9/2020).

Dikonfirmasi awak media, Ketua pansus, Sarkowi V Zahri mengatakan, pansus mengantisipasi adanya konflik nelayan dengan pemilik modal atau perusahaan.

Dimana pada akhinya nelayan dikalahkan dan tersudut.

Terkait pansus tersebut, sebelumnya DPRD periode sebelumnya pernah membahas ini dan hingga saat ini tetap dilanjutkan sekarang.

"Karena ini sudah lama dan pusat meminta perda ini segera dibahas," ujar Sarkowi sapaannya.

Pun pansus disebutnya sudah berkoordinasi dengan dinas KLHK, LSM dan masyarakat untuk memberikan masukan terkait perda tersebut.

"Ya, mereka ingin ada keperpihakan kepada nelayan. Jangan sampai ada perda makin tambah susah nelayan," ungkapnya.

Lebih lanjut kata politisi Golkar itu, dengan adanya perda itu membuat kesejahteraan bisa lebih meningkat dengan adanya beberapa poin masukan yang telah disampaikan.

"Masukan teman-teman NGO dan nelayan adalah seperti teluk Balikpapan ada kampung nelayan. Selain itu areal tangkap nelayan tidak diatur oleh pelabuhan, jadi nelayan lebih leluasa," pungkasnya. ( Redaksi Politik - 001 )