POLITIKAL.ID – Evaluasi terhadap kebijakan lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pendidikan mewarnai aksi mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Melalui Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), mahasiswa menyampaikan lima tuntutan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat serta pemulihan ekosistem yang terdampak kebakaran.
Selain persoalan lingkungan, massa menyoroti ketimpangan sosial, penyempitan ruang sipil, militerisasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga tingginya biaya pendidikan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa bergerak dari Tugu Proklamasi menuju Tugu Tani. Setibanya di lokasi, demonstran membentangkan spanduk dan mengangkat pamflet berisi aspirasi mereka.
Hingga pukul 17.00 WIB, mahasiswa masih menyuarakan tuntutan. Sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan demonstrasi dan mengatur arus lalu lintas yang terdampak kegiatan tersebut.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Fathimah Azzahra, mengatakan aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama berbagai elemen masyarakat.
Ia menjelaskan, demonstrasi di Tugu Tani merupakan agenda kedua yang digelar aliansi mahasiswa untuk menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
“Hari ini BEM UI bersama dengan BEM universitas lainnya, dan bersama dengan komponen-komponen masyarakat juga, ingin mengadakan aksi di Tugu Tani. Hari ini sebenarnya agenda yang kedua, dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan sebetulnya,” ujar Fathimah di lokasi.
Lima Tuntutan Komite Sadar untuk Pemerintah
Komite Sadar merumuskan lima tuntutan yang mencakup penanganan karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan ruang sipil, pemberantasan KKN, serta perbaikan sistem pendidikan.
Pada sektor lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dan pemulihan ekosistem di wilayah terdampak.
Tuntutan berikutnya menyasar tata kelola kebijakan ekonomi. Mahasiswa mendorong pembenahan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan sosial agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
Mahasiswa Soroti Penyempitan Ruang Sipil dan Militerisasi
Dalam aspek demokrasi, Komite Sadar menuntut penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Mereka turut memasukkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Melalui aksi ini, mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah memperhatikan perlindungan ruang sipil sekaligus memperkuat upaya pemberantasan praktik KKN.
Penurunan Biaya Pendidikan Masuk Tuntutan Mahasiswa
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat.
Mereka menginginkan akses pendidikan yang lebih terjangkau sehingga masyarakat tidak terbebani biaya tinggi untuk memperoleh layanan pendidikan.
Tuntutan ini melengkapi aspirasi mahasiswa mengenai lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pemberantasan KKN yang disampaikan dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah Organisasi Mahasiswa Bergabung dalam Komite Sadar
Aksi di Tugu Tani melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Organisasi yang tergabung dalam Komite Sadar antara lain BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, dan BEM Universitas Negeri Semarang.
Aliansi ini juga mencakup Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, serta Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Melalui aksi tersebut, Komite Sadar menghimpun aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mendorong pemerintah menanggapi lima persoalan yang mereka angkat dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
(Redaksi)
