KKJTJ Memproses Dokumen Kelayakan dan Izin Terowongan Samarinda
Abdul Rohim menegaskan bahwa anggota dewan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek infrastruktur ini demi melihat perkembangan terbaru di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa para pekerja telah menyelesaikan seluruh konstruksi utama sesuai dengan target dan rencana awal pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi tim legislatif kini beralih sepenuhnya pada aspek pemenuhan Izin Terowongan Samarinda dan urusan administratif, bukan lagi mengawasi masalah teknis semen atau kekuatan beton.
Menurut Abdul Rohim, pemenuhan aspek administratif merupakan syarat mutlak yang harus selesai sebelum operasional terowongan bermula. Pihak dewan ingin memastikan semua dokumen legalitas hukum terpenuhi agar tidak menimbulkan masalah hukum atau teknis pada masa depan. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian tahapan krusial ini.
“Kami sudah memeriksa dan memverifikasi seluruh rekomendasi yang muncul pada masa awal pembangunan proyek ini. Hasil verifikasi membuktikan bahwa pihak pelaksana telah memenuhi semua catatan perbaikan sesuai dengan evaluasi nyata di lapangan,” kata Abdul Rohim saat memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan infrastruktur tersebut di Kota Samarinda.
Sebelumnya, anggota legislatif sempat mengkhawatirkan kondisi area pintu keluar terowongan yang berpotensi menimbulkan persoalan kemacetan baru. Pihak dewan menilai struktur awal jalan berisiko memicu penyempitan jalur atau bottleneck yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat arus kendaraan. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda merespons kekhawatiran tersebut secara cepat dengan melakukan pelebaran jalur keluar secara signifikan.
Langkah responsif dari pemerintah kota ini mendapat apresiasi dari kalangan parlemen daerah karena mampu mengantisipasi masalah sebelum fasilitas beroperasi. Pemkot Samarinda menurunkan tim teknis untuk memperluas badan jalan di sekitar pintu keluar jalan penghubung tersebut. Penataan ulang ini bertujuan agar arus kendaraan yang keluar dari terowongan dapat mengalir lancar menuju jalan utama tanpa hambatan berarti.
“Pemerintah kota telah menyelesaikan perbaikan dan pelebaran pada akses keluar terowongan secara baik. Langkah antisipasi ini berhasil meminimalkan potensi kemacetan parah yang semula menjadi kekhawatiran banyak pihak saat awal perencanaan,” urai Abdul Rohim mengenai solusi teknis yang telah berjalan.
Mengantisipasi Penurunan Kepercayaan Publik Akibat Penundaan
DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa penundaan pemanfaatan fasilitas publik yang sudah rampung berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Warga kota cenderung mempertanyakan efisiensi kerja pemerintah jika bangunan yang sudah berdiri megah tidak kunjung mendapat izin operasional. Apalagi, pemerintah daerah menggelontorkan dana investasi yang sangat besar mencapai sekitar Rp 500 miliar untuk menyelesaikan proyek fasilitas perhubungan ini.
Keberadaan infrastruktur ini mengemban misi penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas harian yang sering terjadi di kawasan Sungai Dama. Selama bertahun-tahun, kawasan tersebut menjadi titik tumpu kemacetan yang mengganggu mobilitas ekonomi masyarakat Samarinda. Oleh sebab itu, warga menaruh harapan besar pada penyelesaian proyek jalan tembus ini agar waktu perjalanan mereka menjadi lebih efisien.
Melalui fungsi pengawasan melekat, lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk mengawal sisa tahapan administrasi ini hingga kementerian menerbitkan surat keputusan resmi. DPRD juga mendorong jajaran Pemkot Samarinda agar meningkatkan intensitas koordinasi dengan pejabat kementerian di Jakarta. Pola komunikasi yang proaktif akan mencegah birokrasi pusat menerapkan prosedur yang berbelit-belit sehingga memperlambat keluarnya Izin Terowongan Samarinda.
Pihak dewan menyarankan agar jajaran dinas terkait aktif mendatangi kantor Kementerian PUPR guna menjemput bola. Langkah ini penting untuk menunjukkan keseriusan daerah dalam menyelesaikan urusan perizinan nasional. Parlemen Samarinda tidak menginginkan adanya sumbatan komunikasi yang membuat berkas kelayakan tertahan tanpa kepastian waktu.
“Mengingat kondisi fisik bangunan yang sudah selesai seratus persen, masyarakat seharusnya bisa langsung menggunakan fasilitas ini tanpa perlu melewati proses tambahan yang berlarut-larut. Warga kota memegang hak penuh untuk segera menikmati manfaat nyata dari proyek bernilai ratusan miIiar ini,” tutur Abdul Rohim menutup penjelasannya.
(Redaksi)
