POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Gunung selalu menjadi pusat kehidupan. Tak hanya air baku, namun kekayaan materialnya yang terkandung didalamnya.

Akibat keinginan lebih, kekayaan yang tersimpan sejak dahulu kala itu menjadi incaran perusahaan terlebih tambang batubara yang berakibat hilang sebagian besar mata pencaharian masyarakat sekitar.

Berstatus hutan adat dan pendukung ekosistem alam sekitar, gunung layung disebut masyarakat sekitar akan ditambang PT Kencana Wilsa.

Terkait rencana tersebut, sejak 22 juni 2020 lalu, warga sepakat menolak perusahaan dengan dasar seluruh kelompok tani tidak menerima kawasan yang berdampingan dengan lahan produktif warga tercemar tambang."Tambang batubara tidak cocok berdampingan dengan pertanian, sumber pertanian bakal hancur," kata Kepala Kampung Geleo Asa, Martudi saat jumpa pers di Cafe Piramid, Jalan Dahlia, Samarinda.

Lebih lanjut, keputusan bersama itu berdasarkan keinginan masyarakat yang menolak lahan pribadinya untuk ditambang utama tanaman padi, karet dan buah durian.

Sementara itu, Ibu Rina perwakilan Gabungan kelopok tani (Gapoktan) Geleo baru, berdasarkat kesepakatan kelompok tani mekar jaya dan lima kelompok tani lainnya menolak karena kawasan gunung layung mmberkontribusi terhadap produktivitas pertanian padi, kebun dan perikanan.

Ditambahnya lagi, konsesi tambang itu di gunung layung hanya berjarak 6 kilometer dengan Kecamatan Barong Tongkok.

"Ada kebudayaan masyarakat yang bisa ikut hancur karena tambang. Nenek moyang kami sejak lama mendiami kawasan itu dibuktikan dengan lamin adat kuno yang saat ini menjadi wisata budaya," tambahnya.

Sementara itu warga lainnya, Cornelis Detam senda dengan dengan penolakan rencana penambangan itu karena bagian dari peninggalan nenek moyang.

Tepatnya di wilayah kampung juang asa, gunung layung berstus hutan adat yang diteken Presiden RI, Jokowi.

"Kami tak ingin hutan adat rusak dan hilangnya mata pencaharian kami," tegas Cornelis.

Sebagai informasi, Perusahaan PT Kencana Wilsa sejak tahun 2017 hingga saat ini telah membuka lahan dan membuat jalan hauling beserta pelabuhan Jety. ( Redaksi Politikal - 001)