POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Hari Perempuan se-dunia atau yang biasa disebut International Women's Day (IWD) kerap menjadi refleksi tahunan masyarakat dunia.

Terlebih perempuan dalam menyuarakan segala macam hak dan tuntutannya.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, anggota DPR RI Komisi 10, Hetifah Sjaifudian menjelaskan, kondisi perempuan perlu mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai teknologi.

Dengan begitu perempuan dapat meraih kesempatan ekonomi dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan ramah bagi perempuan.
Langkah itu sebut Hetifah sapaan akrabnya dimulai dengan memajukan pendidikan dengan metode pengembangan online learning yang tak mengenal batas umur, jarak dan waktu.

Terlebih perempuan yang telah berkeluarga, selain masih bisa bersama keluarga di rumah, bekerja dan dapat meningkatkan kemampuan serta kapasitas dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi. Pun yang utama perempuan tak perlu berjauhan dengan keluarga.

"Sambil mengasuh anak, perempuan masih bisa belajar di rumah," ujar Anggota dewan fraksi Golkar menjelaskan (7/3/2020).

Dengan begitu akan kaum perempuan akan memiliki banyak kesempatan bekerja, istirahat atau hiburan dan bagi keluarga.

Lebih lanjut kata Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu, perjuangan perempuan juga memerlukan solidaritas dari kaum pria.

Kesempatan bisa dibuka seluasnya walaupun tak mudah untuk meraihnya.

Selain mempelajari masalah sosial, legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kaltim itu memberikan masukan kepada perempuan untuk mendalami studi sains teknologi enginering dan matematik serta analisa data.

Dirinya beralasan keahlian baru itu yang kini sedang dibutuhkan selain problem pernikahan dini, upah pekerja perempuan yang rendah dibawah UMK masih menjadi pekerjaan besarnya. Kendati bukan tanpa hambatan, menurut Hetifah halangan kerap datang dari individu perempuan masing - masing.

Dengan memberikan motivasi dan dorongan positif bahwa tujuan perempuan dicita-citakan untuk lingkungan dan bangsanya dapat memberikan gairah semangat kaum perempuan lebih hidup.

"Tidak hanya perempuan saya pikir, masyarakat wajib memberi motivasi terlebih bagi perempuan," tambahnya.

Kebijakan politik kouta menurut Hetifah juga masih dianggap relevan, dengan begitu kebijakan afirmasi itu maksimalkan perempuan untuk lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat.

Kendati kebijakan politik kouta tidak berdampak besar kepada perempuan secara menyeluruh menurut hal itu dianggap wajar. Hal itu adalah bagian dari pertimbangan kesetaraan gender dan bila ada persoalan, jelas perlu direspon dan bila perlu dihapus.

Terkait persoalan kasus terhadap perempuan yang kerap ditemui, perempuan yang kerap tampil ke publik mengenakan hijab itu membeber persoalan yang dihadapi perempuan adalah pelecehan seksual dan kekerasan dengan terbangunnya solidaritas perempuan dan laki - laki dapat saling menjaga agar kejahatan yang masuk pidana itu tak dialami perempuan.

Seperti diketahui, DPR RI tengah mematangkan Rancangan Undang - Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).