"Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut," ujarnya.

Ia menyebut Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) masih perlu dilakukan peningkatan, salah satunya program rumah tidak layak huni.

"Di bidang perumahan dan permukiman, masih perlu peningkatan PSU yang sampai saat ini belum di nikmati masyarakat, apalagi program rehab rumah tidak layak huni," tandasnya. 

Selain itu, Reza menyinggung persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan sinergi antarbidang guna mencapai hasil yang maksimal dalam penanganannya.

"Evaluasi terhadap efektivitas anggaran, pengawasan proyek, dan perencanaan yang lebih fokus pada RAPBD 2025 serta Ranwal 2026 sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal," pungkasnya. 

(*)