POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan sejumlah tantangan dalam menyongsong pembangunan infrastruktur di provinsi yang berjuluk Benua Etam ini.
Reza mengatakan, meskipun anggaran untuk tahun 2025 telah direncanakan untuk menjangkau berbagai persoalan infrastruktur. Namun, permasalahan signifikan masih terlihat di berbagai bidang khususnya infrastruktur yang dikelola Dinas PUPR.
Lebih lanjut politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, saat ini masih ada sekitar 167,002 Km jalan provinsi yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki.
"Di bidang Bina Marga, meskipun 82,21% dari total ruas jalan sepanjang 771,83 km berada dalam kondisi mantap, masih terdapat 17,79% (167,02 km) jalan yang memerlukan perhatian lebih untuk diperbaiki," kata Reza seperti yang diterima media ini.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini kembali menegaskan, masalah jalan dan jembatan menjadi tantangan serius dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Reza juga menyinggung infrastruktur yang menunjang di bidang Sumber Daya Air.
"Pada bidang Sumber Daya Air, permasalahan seperti belum optimalnya pengelolaan Bendungan Marang Kayu, pengolahan air bersih untuk beberapa wilayah di kaltim, serta penanganan normalisasi sungai lintas kabupaten dan kota masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan," bebernya.
Sementara itu kata dia, disektor Cipta Karya, pembangunan fasilitas publik seperti Rumah Sakit Kanujoso dan Rumah Sakit AWS menunjukkan progres yang belum memadai.
"Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut," ujarnya.
Ia menyebut Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) masih perlu dilakukan peningkatan, salah satunya program rumah tidak layak huni.
"Di bidang perumahan dan permukiman, masih perlu peningkatan PSU yang sampai saat ini belum di nikmati masyarakat, apalagi program rehab rumah tidak layak huni," tandasnya.
Selain itu, Reza menyinggung persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan sinergi antarbidang guna mencapai hasil yang maksimal dalam penanganannya.
"Evaluasi terhadap efektivitas anggaran, pengawasan proyek, dan perencanaan yang lebih fokus pada RAPBD 2025 serta Ranwal 2026 sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal," pungkasnya.
(*)
