POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyerahkan bantuan ikan bermutu kepada Yayasan Walad Mustofa yang terletak di Jalan Flamboyan, Samarinda, pada Selasa (10/9/2024).
Penyerahan bantuan ikan bermutu ini dilakukan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Dalam sambutannya, Andi Harun mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komisi IV DPR RI.
“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi IV DPR RI melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan yang pada hari ini akan bersama-sama melaksanakan pemberian ikan bermutu sebanyak 2.000 kg ikan bandeng segar kepada masyarakat,” kata Andi Harun.
Andi Harun mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat program ini bertujuan untuk menyediakan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di kalangan masyarakat.
“Kita ketahui bersama bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan cerdas, diperlukan asupan gizi yang baik dan cukup. Masyarakat harus tetap terjaga kesehatannya dan mendapat gizi melalui ikan,” ucapnya.
Andi Harun menegaskan pentingnya konsumsi ikan untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak.
“Oleh karenanya, kita perlu mendorong masyarakat untuk terus mengonsumsi ikan yang kaya akan zat gizi serta memberikan manfaat bagi tubuh manusia, khususnya bagi anak-anak pada masa usia tumbuh dan berkembang," ungkapnya
Ia mengatakan dengan secara terus menerus mengonsumsi ikan, kita harapkan ini dapat membantu program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Samarinda serta mendukung perkembangan generasi masa depan yang semakin sehat dan cerdas.
Selain itu, ia menjelaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang seimbang dengan pembangunan infrastruktur.
“Karenanya, pembangunan yang saat ini dilakukan bukan hanya pada segi infrastruktur saja, melainkan kita perlu membangun sumber daya manusianya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pembangunan dan perbaikan gizi akan terus dilaksanakan secara multi-sektor,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah gizi.
“Kita perlu kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, serta kandungan gizi dan pemanfaatan yang dapat mempengaruhi status gizi," pungkasnya.
(*)
