Melihat tren perilaku tersebut, kata Umam, potensi pembajakan dan penyalahgunaan kewenangan lembaga negara untuk kepentingan politik praktis keluarga penguasa berpeluang besar terjadi.

Atau sebaliknya, jika penyalahgunaan kewenangan lembaga negara tidak terjadi, akumulasi kekuatan modal dari elemen oligarki tetap berpotensi besar berkumpul ke titik yang sama, yakni mereka yang didukung oleh pengendali kekuasaan negeri ini.

"Hal ini jelas tidak etis dan tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi," tuturnya.

Ke depan, kata Umam, presiden harus bisa membedakan antara hak dan etika politik.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden haruslah menjadi teladan bagi stakeholders politik dan demokrasi bangsa ini.

Kepada presiden, masyarakat menitipkan harapan dan mimpi.

“Jika harapan rakyat itu dikhianati, jawaban selanjutnya tentu sangat miris sekali,” katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan"