"Kami usahakan di bulan Agustus maksmimal September sudah terbentuk pansus," imbuhnya.

Hal itu lantaran syarat pembentukan telah mencukupi dari beberapa fraksi dan sudah sepakat tentang pansus tersebut.

"Sebelumnya memang sudah ada rencana untuk menertibkan tambang di Kaltim," ucapnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, sebagai stakeholder, DPRD akan melibatkan mahasiswa dan seluruh unsur Forkominda di Kaltim.

Tentang tambang ilegal, DPRD akan menyerahkan ke pihak berwajib dengan memberikan informasi sebesar-besarnya ke petugas penegak hukum.

"Sudah ada beberapa IUP yang kita highlight termasuk ada beberapa PKP2B, kami juga akan berikan penindakan melalui dirjen minerba untuk diberikan informasi bahwa PKP2B tersebut memiliki masalah. Nanti kita akan buka terang benderang," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001)