Pada Senin, seorang pejabat senior NATO bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, dan pejabat militer senior di Ankara. Mereka membahas mengenai kebuntuan negosiasi dengan Yunani yang bertujuan untuk menghindari risiko perang terbuka di antara kedua sekutu tersebut.

Kementerian Pertahanan Turki menyatakan, dia menyampaikan kepada Ketua Komite Militer NATO, Jenderal Stuart Peach, bahwa Turki mendukung inisiatif NATO dengan mementingkan "dialog dan hubungan bertetangga yang baik" untuk penyelesaian masalah, tapi negara itu juga bertekad untuk melindungi hak-haknya di Mediterania timur.

Sementara itu di Athena, Menteri Luar Negeri Yunani, Nikos Dendias, mengatakan Turki adalah satu-satunya negara di kawasan itu yang mengancam tetangganya dengan perang, ketika mereka ingin menggunakan hak hukum mereka.

"Ini terang-terangan melanggar Piagam PBB," kata Dendias.

Dia menambahkan bahwa Turki memiliki pilihan yang jelas, yakni berdialog tanpa ancaman atau sanksi.

Sejak pertengahan 1970-an, Yunani dan Turki berada di ambang perang sebanyak tiga kali, termasuk atas hak eksplorasi di Laut Aegea.

Perselisihan yang meningkat saat ini bermula ketika Turki mengirim kapal penelitian seismik, Oruc Reis, disertai dengan kapal perang untuk mencari cadangan minyak dan gas di perairan antara Siprus dan Pulau Kreta, Yunani, yang diklaim Athena sebagai landas kontinennya. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Sengketa Migas dengan Turki, Yunani Perkuat Militer"