POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Paslon wali kota Samarinda Zairin - Sarwono yang memperoleh suara kedua di pilwali akui paslon terpilih Andi Harun - Rusmadi Wongso memperoleh suara tertinggi.
Hal itu dijelaskan Zairin saat jumpa pers di pondok pemancingan sensasion miliknya, Jalan Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda Kaltim, Senin (21/12/2020).
"Kami sudah sangat menerima hasil ini, ya intinya kami legawa saja," ucap Zairin saat jumpa media.
Sementara itu di lokasi yang sama, Sarwono yang juga hadir dalam pernyataan sikap bersama pendukungnya itu menerima hasil KPU Samarinda.
"Zairin - Sarwono bukan seseorang yang ambisius dengan kekuasaan. Kemenangan pilwali ini bukan suatu kelompok tertentu, namun jadikan ini kemenangan seluruh masyarakat Samarinda," ujar Sarwono dengan tetap berbesar hati.
Tambah politisi partai Gelora Kaltim itu lagi, keterpilihan Andi Harun - Rusmadi Wongso dengan suara terbanyak yakni, 102.592 pemilih.
Sementara dirinya yang berpasangan dengan Zairin Zain mengumpulkan suara 98.245. Sedangkan Barkati - Darlis Patolongi mendapat suara 83.243. (hasil pleno KPU Samarinda, red) dan menerima hasil keputusan penyelenggara pemilu di Samarinda.
"Kami menerima hasil sepenuhnya dari KPU Samarinda. Sikap Zairin - Sarwoni dan para pendukung sebagai negarawan," imbuhnya.
Kendati begitu, dirinya berharap kedepannya penyelenggraan pemilu di Samarinda bisa lebih transparan dilaksanakan. Hal ini agar masyarakat bisa menerima dengan fair hasil pemilu Ibu Kota Provinsi Kaltim yang juga serentak secara nasional.
"Kami juga turut berbangga, partisipasi pemilu di Samarinda meningkat dari 49 persen menjadi 52 persen. Saya pikir ini adalah capaian yang baik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, terlebih di Samarinda," terangnya.
Seperti diketahui, diakui Zairin - Sarwono eskalasi politik Samarinda pasca pleno KPU Samarinda yang menetapkan terpilihnya Andi Harun dan Rusmadi baik di realitas nyata dan sosmed cukup meningkat.
Selama sepekan aksi - aksi massa yang keberatan menyita perhatian publik. Jika itu terus terjadi dan benturan antar pendukung terjadi, maka dampaknya juga akan terjadi kembali ke masyarakat.
"Kami juga tidak ingin ada konflik horizontal terjadi, Samarinda adalah Ibu Kota Kaltim yang digadang- gadang sebagai IKN. Jangan sampai rencana itu dibatalkan karena situasi yang tidak nyaman dan damai hanya karena sengketa pilkada," pungkasnya.
( Redaksi Politikal - 001 )
