POLITIKAL.ID – Bangsa Indonesia baru saja kehilangan salah satu putra terbaiknya yang memiliki integritas tanpa batas. Sosok Try Sutrisno hadir sebagai simbol negarawan sejati yang secara konsisten menyemaikan semangat kebangsaan bahkan hingga usia senjanya. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengenang beliau bukan sekadar sebagai mantan Wakil Presiden, melainkan sebagai kompas moral bagi generasi muda di tengah arus perubahan zaman yang semakin liberal.
Didik J. Rachbini memberikan kesaksian bahwa beliau merupakan pribadi yang sangat rendah hati dan hangat kepada siapa saja. Meskipun tidak menjalin persahabatan yang sangat akrab secara personal, beliau selalu menyapa Didik dengan penuh keakraban dalam berbagai forum resmi maupun santai. Beliau sering menepuk punggung lawan bicaranya dengan ramah, sebuah gestur yang menunjukkan kedekatan batin seorang senior kepada juniornya yang aktif di ruang publik.
Kehangatan dan Ketajaman Pemikiran Sang Negarawan
Kehangatan Sosok Try Sutrisno bukan berarti beliau kehilangan daya kritis terhadap kondisi bangsa. Beliau ternyata memperhatikan dengan saksama setiap pemikiran anak muda yang muncul di media massa sejak dekade 1990-an. Ketajaman ingatan beliau membuktikan bahwa perhatiannya terhadap dinamika intelektual Indonesia tidak pernah padam. Hal ini membuat interaksi beliau dengan para akademisi dan aktivis terasa sangat hidup dan penuh dengan rasa saling menghargai.
Hingga tahun 2025, beliau masih menunjukkan kondisi fisik yang sehat dan pikiran yang sangat jernih. Dalam berbagai kesempatan pidato, beliau tetap mampu berbicara dengan lantang dan penuh penekanan pada poin-poin krusial kenegaraan. Kedisiplinan fisik dan mental ini menjadikan beliau sebagai teladan nyata tentang bagaimana seorang pemimpin harus menjaga kapasitas dirinya demi kepentingan publik yang lebih luas.
Kritik Keras Terhadap Arus Westernisasi dan Liberalisme
Daya pikat utama dari Sosok Try Sutrisno terletak pada keberaniannya menyuarakan kebenaran meskipun harus berseberangan dengan arus utama. Pada acara peringatan 80 tahun membumikan Pancasila di Universitas Indonesia, beliau melontarkan kritik yang sangat tajam. Beliau memandang bahwa kehidupan bangsa saat ini sudah sangat condong pada karakter liberal. Arus liberalisasi ini menurutnya telah mengikis sendi-sendi moral dan etika yang seharusnya bersumber dari nilai luhur Pancasila.
Beliau melihat adanya pergeseran mendasar dalam kehidupan berbangsa sebagai dampak dari amandemen UUD 1945 yang berlangsung sebanyak empat kali. Proses amandemen tersebut, menurut pandangan beliau, lebih mengarah pada praktik westernisasi daripada penguatan karakter asli Indonesia. Beliau menilai bahwa wajah Indonesia saat ini sudah menjadi liberal kapitalistik dan semakin menjauh dari falsafah dasar yang para pendiri bangsa rumuskan dengan tetesan keringat dan air mata.
Menggugat Hilangnya Pilar Musyawarah Bangsa
Kekhawatiran mendalam dari Sosok Try Sutrisno juga tertuju pada hilangnya pilar-pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Beliau sangat menyayangkan lenyapnya posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan hilangnya status tersebut, fungsi MPR sebagai wadah penentu arah kebijakan nasional melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) otomatis ikut musnah. Tanpa GBHN, pembangunan bangsa seolah kehilangan kemudi yang berjangka panjang dan terintegrasi.
Akibat dari sistem yang sangat liberal ini, rakyat Indonesia tidak lagi memegang kendali penuh sebagai penentu arah masa depan negara. Kini, partai politik memegang peranan yang terlalu dominan dalam menentukan arah politik nasional. Sayangnya, ritme kehidupan partai politik seringkali hanya berorientasi pada kemenangan jangka pendek dalam pemilu lima tahunan. Sistem ini cenderung mengabaikan kepentingan strategis bangsa yang membutuhkan pemikiran lintas generasi.
Menolak Pemimpin Hasil Transaksi Politik Jangka Pendek
Dalam pandangan Didik J. Rachbini, kritik yang Sosok Try Sutrisno sampaikan merupakan diskursus yang sangat penting untuk seluruh elemen bangsa renungkan. Beliau melihat bahwa sistem liberal yang kebablasan saat ini sulit menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas pemikir besar layaknya Bung Karno, Bung Hatta, atau Sjahrir. Sebaliknya, sistem saat ini justru melapangkan jalan bagi para pemburu rente dan pedagang politik yang hanya mengedepankan transaksi jangka pendek.
Beliau bahkan secara tegas menyoroti fenomena pemimpin yang muncul tanpa proses pematangan yang cukup atau dipaksakan melalui perusakan pilar konstitusi. Bagi beliau, kepemimpinan nasional adalah amanah suci yang menuntut kematangan mental, integritas moral, dan pemahaman mendalam atas jati diri bangsa. Tanpa evaluasi mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, Indonesia akan terus terjebak dalam pusaran konflik kepentingan yang merugikan rakyat kecil.
Harapan untuk Masa Depan Reformasi Berbasis Karakter
Menjelang akhir hayatnya, Sosok Try Sutrisno tetap menekankan bahwa reformasi tidak boleh identik dengan liberalisasi yang membabi buta. Beliau mengharapkan adanya kaji ulang terhadap sistem ketatanegaraan yang saat ini mengacu pada UUD hasil amandemen. Reformasi seharusnya berakar pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan bukan sekadar menjiplak gelombang liberalisme dari luar negeri. Beliau ingin melihat Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri secara kepribadian.
Beliau mengingatkan bahwa demokrasi hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan, bukan merupakan tujuan akhir itu sendiri. Untuk bangsa sebesar Indonesia, evaluasi terhadap praktik bernegara adalah sebuah keniscayaan agar tetap selaras dengan nilai dasar dan karakter bangsa. Semangat yang beliau wariskan adalah semangat untuk menjaga martabat bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Melalui dedikasi yang tanpa henti, beliau telah menunjukkan bahwa seorang negarawan sejati akan terus berpikir untuk negaranya hingga embusan napas terakhir. Sosoknya akan selalu menjadi inspirasi bagi setiap orang yang ingin melihat Indonesia kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran jernih beliau demi masa depan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab.
(Redaksi)
