POLITIKAL.CO – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat secara resmi mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu (15/4). Para legislator mengambil tindakan hukum ini setelah muncul tuduhan mengenai pelanggaran tugas berat dan kejahatan perang dalam operasi militer di Iran. Pengajuan ini menandai babak baru dalam ketegangan politik antara pihak oposisi dan kepemimpinan Pentagon di bawah pemerintahan saat ini.
Yassamin Ansari, anggota DPR AS yang mewakili Arizona, memimpin langsung inisiasi langkah pemakzulan Pete Hegseth tersebut. Meskipun Partai Republik masih menguasai mayoritas kursi di parlemen, Ansari dan rekan sejawatnya tetap mendorong resolusi ini ke lantai bursa Kongres. Mereka menilai bahwa tindakan Menteri Pertahanan memerlukan pemeriksaan hukum yang transparan guna menjaga integritas militer Amerika Serikat.
Dugaan Pelanggaran Konstitusi dan Otoritas Perang
Fokus utama dari langkah pemakzulan Pete Hegseth ini terletak pada penggunaan kekuatan militer tanpa izin parlemen. Pasal pertama dalam dokumen tersebut menuduh Hegseth mengobarkan perang terhadap Iran tanpa melalui deklarasi resmi atau otorisasi hukum khusus dari Kongres AS. Partai Demokrat berpendapat bahwa tindakan sepihak ini secara sengaja membahayakan nyawa personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
“Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena ia melanggar sumpah jabatannya. Tindakannya membahayakan personel militer kita dan mencakup kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil di Iran,” tulis Ansari dalam pernyataan resmi melalui akun media sosial X.
Ansari menegaskan bahwa konstitusi Amerika Serikat memberikan wewenang eksklusif kepada Kongres untuk mendeklarasikan perang. Ia memandang langkah mandiri Menteri Pertahanan sebagai ancaman serius terhadap keseimbangan kekuasaan negara. Oleh karena itu, ia menuntut pemecatan segera terhadap Hegseth agar kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan tetap terjaga.
Tragedi Kemanusiaan di Minab dan Kesalahan Penargetan
Dokumen pemakzulan tersebut juga menyoroti peran Hegseth dalam sebuah insiden mematikan di kota Minab, Iran. Pada 28 Februari, militer Amerika Serikat meluncurkan rudal jelajah Tomahawk yang kemudian menghantam sebuah sekolah dasar. Serangan udara tersebut menewaskan sedikitnya 170 orang, yang sebagian besar merupakan siswa dan guru di fasilitas pendidikan tersebut.
Laporan awal dari investigasi militer internal menunjukkan bahwa serangan tersebut terjadi akibat kesalahan penargetan oleh operator lapangan. Namun, Partai Demokrat dalam langkah pemakzulan Pete Hegseth ini menyatakan bahwa sang menteri bertanggung jawab penuh atas kontrol operasional. Mereka menuduh Hegseth membiarkan atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak selaras dengan hukum konflik bersenjata internasional.
Selain tragedi di sekolah tersebut, para legislator mengkritik taktik militer yang mereka sebut sebagai “serangan ganda” di wilayah Karibia. Taktik ini melibatkan serangan beruntun pada target yang sama dalam waktu singkat, yang seringkali membahayakan pihak medis atau warga sekitar. Demokrat menganggap metode ini ilegal dan melanggar prinsip perlindungan warga sipil yang telah menjadi standar operasi militer internasional selama puluhan tahun.
Penanganan Informasi Militer dan Pengawasan Kongres
Pihak Demokrat juga memasukkan tuduhan mengenai kelalaian dalam penanganan informasi rahasia ke dalam berkas pemakzulan. Mereka menduga Hegseth menggunakan aplikasi pesan komersial bernama “Signal” untuk mendiskusikan rincian serangan militer di Yaman. Penggunaan saluran komunikasi tidak resmi ini dianggap menghalangi pengawasan Kongres dan melanggar protokol keamanan informasi nasional.
Kritik terhadap Hegseth semakin menguat seiring dengan dampak ekonomi yang muncul akibat konflik di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak dunia saat ini memicu penurunan tingkat kepuasan publik menjelang pemilu sela pada November mendatang. Para pengamat politik menilai bahwa ketidakstabilan di kawasan tersebut memberikan beban tambahan bagi pemerintahan dalam menjaga stabilitas domestik dan ekonomi negara.
Dokumen pemakzulan ini merinci setiap pelanggaran secara sistematis, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengabaian prosedur keamanan. Partai Demokrat berargumen bahwa menteri pertahanan harus mematuhi aturan keterlibatan yang ketat guna meminimalkan risiko diplomatik. Mereka memandang kebijakan Hegseth saat ini justru menjauhkan Amerika Serikat dari nilai-nilai hukum internasional yang mereka junjung tinggi selama ini.
Tanggapan Departemen Pertahanan dan Prosedur Selanjutnya
Merespons tekanan hukum tersebut, Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, memberikan klarifikasi resmi kepada media Axios. Wilson membela kinerja Menteri Pertahanan dan menganggap langkah pemakzulan Pete Hegseth ini sebagai manuver politik semata. Ia menyatakan bahwa fokus utama Departemen Perang saat ini adalah mencapai tujuan strategis Presiden di wilayah Iran secara efektif dan tegas.
“Ini hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk mencari perhatian publik. Departemen Perang secara luas biasa mencapai tujuan nasional di Iran sesuai dengan arahan yang ada,” ujar Wilson dalam pernyataannya.
Kini, nasib resolusi tersebut menunggu pembahasan lebih lanjut di komite parlemen. Proses pemakzulan mengharuskan DPR AS untuk menyetujui tuduhan sebelum kasus berpindah ke Senat. Hanya persidangan di Senat yang memiliki wewenang hukum untuk memutuskan apakah seorang menteri harus turun dari jabatannya. Publik kini mengamati perkembangan ini dengan cermat karena hasil dari proses politik ini akan menentukan arah kebijakan militer Amerika Serikat di masa depan.
(Redaksi)
