POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun memaparkan strategi yang akan ditempuh Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan menyusutnya ruang fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan. (Minggu, 7/6/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun melalui tulisan reflektif yang ia bagikan usai percakapan dengan putrinya terkait kondisi pasar keuangan, investasi, dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Andi Harun, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan nasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas fiskal daerah. Kenaikan biaya logistik, harga material, dan tekanan inflasi dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulis Andi Harun.
Ia menilai kondisi tersebut semakin menantang seiring kebijakan fiskal nasional yang semakin disiplin. Transfer ke daerah diperkirakan tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya sehingga pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang lebih terbatas.
APBD Samarinda Turun, Pemkot Diminta Adaptif Hadapi Perubahan Fiskal
Andi Harun mengungkapkan, Samarinda telah merasakan perubahan tersebut lebih awal. Jika APBD Kota Samarinda pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun, maka pada 2026 nilainya turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Untuk 2027, APBD diproyeksikan berada di angka sekitar Rp3,3 triliun.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah pola pengelolaan anggaran. APBD tidak lagi cukup hanya berukuran besar, melainkan harus lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran.
Konsep APBD Cerdas Jadi Strategi Samarinda Menghadapi Keterbatasan Anggaran
Karena itu, ia memperkenalkan konsep “APBD Cerdas” sebagai pendekatan baru dalam menyusun kebijakan fiskal daerah.
Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, Andi Harun mengusulkan alokasi sekitar 30 persen untuk belanja wajib dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta subsidi masyarakat. Selanjutnya, 20 persen dialokasikan untuk infrastruktur prioritas seperti pengendalian banjir, drainase, jalan, dan konektivitas logistik.
Kemudian, 10 persen anggaran diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan UMKM guna memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Sementara itu, 30 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip efisiensi dan reformasi birokrasi.
Adapun lima persen anggaran disiapkan sebagai cadangan dan mitigasi risiko, termasuk untuk stabilitas harga pangan serta penanganan bencana. Sisanya, lima persen dialokasikan untuk inovasi dan transformasi digital melalui pengembangan program Smart City dan digitalisasi pelayanan publik.
Target PAD Rp1,2 Triliun Jadi Kunci Ketahanan Keuangan Daerah
Di sisi pendapatan, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menyumbang sekitar 36 persen atau mencapai Rp1,2 triliun.
Menurut dia, mempertahankan capaian PAD sebesar Rp1,2 triliun bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan konsistensi, tata kelola yang baik, serta kinerja seluruh perangkat daerah untuk menjaga sumber-sumber pendapatan tetap optimal.
“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” katanya.
Andi Harun Ajak Masyarakat Memahami Keterbatasan Fiskal Daerah
Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menghadapi keterbatasan fiskal yang terjadi.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua program pembangunan dapat dijalankan secara bersamaan ketika kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah gagal menjalankan tugasnya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam era fiskal yang terbatas, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun keterbatasan bukan berarti kegagalan,” ujarnya.
Samarinda Sebagai Penyangga IKN Hadapi Tantangan Pembangunan Baru
Sebagai daerah yang berada di kawasan penyangga IKN bersama Balikpapan, Samarinda juga menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan APBD menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, masa depan sebuah daerah tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelolanya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutup Andi Harun.
Tokoh yang disebut dalam tulisan tersebut adalah Andi Harun, sementara kebijakan fiskal nasional yang disinggung merujuk pada pidato Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional.
(Redaksi)
