POLITIKAL.ID – PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan jawaban atas surat resmi yang meminta data terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPP PDIP mengirim surat resmi bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 pada 22 Juni 2026. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menandatangani surat tersebut.
Melalui surat itu, PDIP meminta data dan informasi mengenai kader yang diduga terlibat dalam pengadaan program MBG.
PDIP Ingin Pastikan Kader Taat Aturan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengirim surat setelah mendengar pernyataan Wakil Kepala BGN.
Saat itu, pejabat BGN menyebut hampir seluruh partai politik ikut dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto menegaskan PDIP ingin memastikan seluruh kader mematuhi aturan partai.
Ia mengatakan partai akan memeriksa setiap informasi yang diterima. PDIP juga akan mengambil tindakan jika menemukan pelanggaran.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” ujarnya.
Hasto menambahkan PDIP melarang seluruh anggota dan kader mencari keuntungan dari program pemerintah.
Larangan itu juga berlaku untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ucapnya.
PDIP Siapkan Surat Kedua
Hasto mengatakan BGN belum memberikan balasan hingga saat ini.
Karena itu, PDIP akan mengirim surat kedua jika BGN tetap tidak merespons permintaan tersebut.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkasnya.
(Redaksi)
