POLITIKAL.ID – Munculnya berbagai konsep pendidikan baru dari pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), dinilai belum menjawab persoalan utama sektor pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai pemerintah perlu lebih fokus menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut Anhar, tantangan pendidikan saat ini bukan terletak pada nama atau format sekolah. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum sinkronnya materi pembelajaran dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
“Konsep terintegrasi itu seharusnya menyentuh substansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai sistem pendidikan masih mengedepankan pendekatan normatif dan konvensional. Akibatnya, banyak lulusan belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri maupun kebutuhan pasar kerja.
“Banyak lulusan yang akhirnya bingung mencari kerja karena apa yang dipelajari di sekolah belum tentu sesuai dengan kebutuhan lapangan,” katanya.
DPRD Samarinda Minta Pendidikan Siapkan Lulusan yang Siap Kerja
Anhar mengatakan setiap tahun banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur memasuki pasar kerja. Namun, pertumbuhan jumlah pencari kerja belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus membangun infrastruktur pendidikan atau meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah juga harus memastikan lulusan memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
“Negara ini jangan hanya berhenti membangun gedung yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Setelah lulus, siswa juga harus dipikirkan akan bekerja di mana,” tegasnya.
Menurut Anhar, pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan dunia usaha.
Anhar Pertanyakan Urgensi Sekolah Rakyat
Selain menyoroti kurikulum, Anhar juga mempertanyakan kemunculan berbagai istilah baru dalam sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat yang dinilainya belum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem pendidikan yang telah berjalan.
“Saya jujur tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” ucapnya.
Ia juga membandingkan sistem penerimaan peserta didik saat ini dengan beberapa tahun lalu. Menurutnya, proses masuk sekolah kini justru semakin rumit dan kerap memunculkan keluhan masyarakat.
“Sekarang orang mau sekolah saja susah. Dulu orang mau sekolah ya tinggal sekolah saja, sistemnya jelas dan menampung semua anak,” katanya.
Anhar mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan. Menurutnya, sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi langkah penting agar lulusan tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
“Pendidikan harus menghasilkan SDM yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai sekolah hanya mencetak lulusan, tetapi negara belum menyiapkan ke mana mereka akan bekerja,” pungkasnya.
(Adv)
