POLITIKAL.ID – Komisi I DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya mendukung penguatan program digitalisasi yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Dukungan tersebut disampaikan dalam hearing bersama Diskominfo yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Ketua DPRD Samarinda, Senin (6/7/2026).
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stepen Lonteng, mengatakan Diskominfo memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Pemerintah Kota Samarinda di era digital.
“Saya membuka dulu konsep bahwa Diskominfo adalah wajahnya Kota Samarinda. Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah kota, salah satu wajahnya tergambar di Diskominfo,” ujarnya.
Menurut Ronal, pembangunan daerah saat ini tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik. Pemerintah juga harus menghadirkan layanan informasi yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi.
Ia menegaskan DPRD akan terus membuka ruang komunikasi dengan Diskominfo agar kebutuhan penguatan infrastruktur digital dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kami memandang Diskominfo sebagai mitra strategis. Kalau memang programnya dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, tentu akan kami berikan penguatan,” katanya.
Diskominfo Paparkan Inovasi Layanan Digital Samarinda
Dalam rapat tersebut, Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah memaparkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya ialah digitalisasi layanan kelurahan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen administrasi secara daring tanpa harus datang ke kantor kelurahan.
“Sekarang masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi datang ke kelurahan. Dari rumah sudah bisa berurusan. Hampir semua kelurahan sudah terdigitalisasi. Kalau prosedurnya dijalankan, rata-rata layanan bisa selesai sekitar tujuh menit,” jelas Aji.
Ia menambahkan, layanan tersebut didukung penggunaan tanda tangan elektronik sehingga proses administrasi tetap berjalan meski pejabat terkait sedang berada di luar kantor.
Selain itu, Diskominfo mengembangkan aplikasi Samagov sebagai pusat integrasi layanan digital Pemerintah Kota Samarinda. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai layanan pemerintahan, informasi publik, hingga akses pemantauan kondisi lalu lintas dan banjir melalui jaringan CCTV.
Menurut Aji, saat ini terdapat lebih dari 170 titik CCTV yang terhubung ke sistem Samagov dan dapat diakses masyarakat secara real time.
“Kalau hujan atau terjadi kepadatan lalu lintas, masyarakat bisa langsung melihat kondisi lapangan melalui CCTV yang tersedia di Samagov,” ujarnya.
WiFi Gratis hingga Layanan Darurat 112 Terus Diperluas
Selain digitalisasi administrasi, Diskominfo juga memperkuat layanan Call Center 112 sebagai nomor tunggal penanganan keadaan darurat di Kota Samarinda. Layanan tersebut memudahkan masyarakat melaporkan berbagai kondisi darurat yang memerlukan respons cepat.
Di sisi lain, program internet gratis terus diperluas melalui penyediaan akses WiFi di berbagai ruang publik seperti Teras Samarinda, Citra Niaga, taman kota, hingga wilayah yang sebelumnya masuk kategori blank spot.
Aji menyebut beberapa kawasan seperti Loa Kumbar, Sungai Lantung, Batu Cermin, dan Brambai telah mendapat intervensi penyediaan jaringan internet gratis.
“Di beberapa daerah yang belum terjangkau layanan internet, kami hadir memberikan akses WiFi gratis untuk mendukung kebutuhan belajar dan aktivitas masyarakat,” katanya.
DPRD Minta Program Digital Terus Dikembangkan
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menilai Diskominfo telah berkontribusi besar dalam mendukung program Smart City yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Samarinda.
“Saya apresiasi kerja-kerja Diskominfo karena untuk men-support program Smart City di Kota Samarinda sudah luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I Muhammad Yusran meminta setiap program digital terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Aji menjelaskan hampir seluruh aplikasi pemerintahan di Samarinda dikembangkan oleh tim internal Diskominfo. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah tidak bergantung pada pihak ketiga sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran dan keamanan data.
“Semua kami kembangkan sendiri. Prinsipnya kami berupaya agar perangkat daerah tidak lagi bergantung kepada pihak ketiga untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
(Adv)
