POLITIKAL.ID – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Hakim membacakan putusan tersebut dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, pada Kamis (30/7/2026). Putusan majelis hakim ini mencatat hukuman yang lebih rendah jika masyarakat membandingkannya dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 8,5 tahun penjara. Abdul Wahid langsung menyatakan langkah banding atas putusan tersebut, sementara pihak KPK belum menentukan sikap resmi.
Majelis hakim menyatakan bahwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Hakim menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf C KUHP. Kasus hukum ini menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Menyatakan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf C KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim saat membacakan amar putusan di persidangan.
Pertimbangan Hakim dalam Vonis Abdul Wahid dan Denda Subsider
Selain hukuman pidana kurungan badan, majelis hakim membebankan sanksi denda sebesar Rp 200 juta kepada Abdul Wahid. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, majelis hakim menetapkan pidana pengganti berupa kurungan selama 80 hari. Sanksi finansial ini merupakan bagian dari penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru juga mengenakan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa. Abdul Wahid wajib membayar uang pengganti dengan nilai total mencapai Rp 1.450.000.000 (Rp 1,4 miliar). Hakim memberikan tenggat waktu pembayaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar hakim merincikan syarat eksekusi.
Langkah hukum vonis Abdul Wahid ini turut menentukan nasib pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa eksekutor KPK akan mengawal proses pengembalian uang pengganti tersebut setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Putusan Kasus Gratifikasi Bagi Mantan Pejabat Riau Lainnya
Persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru tidak hanya membacakan putusan untuk terdakwa utama. Majelis hakim turut membacakan vonis bagi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau Arief Setiawan serta mantan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani Nurssalam. Kedua pejabat nonaktif tersebut mendapatkan hukuman pidana yang sama dari majelis hakim.
Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Arief Setiawan dan Dani Nurssalam dalam berkas perkara terpisah. Putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim menilai ketiga terdakwa memiliki kadar keterlibatan yang setara dalam perkara korupsi ini.
Terdakwa Arief Setiawan juga menerima sanksi membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan. Di samping itu, hakim membebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar lebih kepada Arief Setiawan. Nilai kewajiban uang pengganti tersebut memperhitungkan pengurangan dari jumlah barang bukti yang sudah disita oleh penyidik KPK sebelumnya.
Proses persidangan perkara gratifikasi ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktek tindak pidana korupsi di daerah. Pihak terdakwa Abdul Wahid menempuh jalur banding untuk menguji kembali pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Sementara itu, tim jaksa penuntut umum KPK masih memanfaatkan waktu pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
(Redaksi)
