Mundurnya Gubernur BI Diduga Berawal dari Polemik Likuiditas, Begini Kronologi Lengkapnya
POLITIKAL.ID – Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo dari jabatannya pada akhir Juli 2026 menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah dinamika hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Di balik keputusan tersebut, terdapat rangkaian peristiwa yang dimulai dari perbedaan pandangan mengenai kebijakan likuiditas perbankan hingga proses transisi kepemimpinan di bank sentral.
Pemerintah secara resmi menyatakan Perry Warjiyo mengundurkan diri karena alasan pribadi. Namun, sejumlah fakta yang dilansir Tempo menunjukkan adanya dinamika panjang sebelum surat pengunduran diri itu akhirnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mundurnya Gubernur BI Diawali Perbedaan Pandangan Soal Likuiditas
Rangkaian peristiwa bermula dari pembahasan mengenai kondisi likuiditas perbankan nasional pada pertengahan Juli 2026.
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pandangan berbeda mengenai penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Otoritas Jasa Keuangan mengusulkan agar dana tersebut tetap ditempatkan di perbankan guna menjaga kecukupan likuiditas. Sebaliknya, Bank Indonesia mendorong agar dana SAL dikembalikan ke bank sentral karena menilai kondisi likuiditas sudah mencukupi dan perlu dijaga agar tidak memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Perbedaan kebijakan itu kemudian berkembang menjadi salah satu isu yang terus dibahas dalam berbagai forum pemerintah.
Rapat di Istana Disebut Jadi Titik Balik
Situasi berubah setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 23 Juli 2026.
Agenda utama rapat tersebut membahas percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, dilansir Tempo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memaparkan kondisi fiskal serta likuiditas sistem keuangan nasional.
Dalam paparannya, Purbaya disebut menyoroti permintaan Bank Indonesia agar dana SAL dikembalikan dari Himbara ke BI. Selain itu, ia juga menyinggung penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dinilai menyerap dana di pasar sehingga likuiditas perbankan semakin ketat.
Laporan tersebut menyebut pembahasan itu memicu perhatian Presiden terhadap hubungan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Dari sinilah kemudian muncul pembicaraan mengenai pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia.
Perry Warjiyo Pulang Lebih Cepat
Saat rapat berlangsung, Perry Warjiyo diketahui sedang menghadiri pertemuan gubernur bank sentral kawasan Asia Timur dan Pasifik di Singapura.
Namun, dilansir Tempo, Perry memutuskan kembali ke Indonesia lebih cepat setelah mendengar adanya informasi mengenai rencana pergantian dirinya sebagai Gubernur BI.
Setelah tiba di Jakarta pada 25 Juli 2026, Perry disebut menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal di rumah dinasnya.
Dalam laporan tersebut disebutkan Hekal menyampaikan permintaan dari Istana agar Perry memilih mengundurkan diri. Opsi tersebut dinilai menjadi jalan paling cepat dibandingkan mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke Presiden
Masih berdasarkan laporan Tempo, Perry akhirnya menandatangani surat pengunduran diri.
Laporan itu juga menyebut salah satu faktor yang membayangi situasi tersebut adalah penyelidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial Bank Indonesia yang masih berjalan. Hingga laporan diterbitkan, Perry belum memberikan tanggapan mengenai informasi tersebut.
Pada 26 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo.
Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan secara resmi bahwa Presiden telah menerima pengunduran diri tersebut.
Menurut Prasetyo, Perry mengajukan pengunduran diri karena alasan pribadi. Ia juga menepis anggapan bahwa keputusan tersebut diambil akibat tekanan dari pihak tertentu.
Transisi Kepemimpinan Bank Indonesia
Setelah mundurnya Gubernur BI, proses transisi kepemimpinan segera dilakukan.
Dilansir Tempo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti disebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI hingga Presiden mengusulkan nama gubernur definitif kepada DPR sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, sejumlah informasi mengenai proses transisi tersebut juga mendapat bantahan dari beberapa pihak yang disebut dalam laporan.
Sementara itu, sejumlah nama mulai disebut sebagai kandidat Gubernur BI berikutnya, mulai dari Destry Damayanti, Burhanuddin Abdullah, Muliaman Hadad, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara resmi nama calon yang akan diajukan kepada DPR.
Sorotan terhadap Independensi Bank Indonesia
Di balik proses pergantian kepemimpinan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Sejumlah ekonom menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan BI merupakan hal yang wajar mengingat kedua lembaga memiliki mandat berbeda. Namun, mereka mengingatkan bahwa proses pergantian pimpinan bank sentral harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi agar kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.
(Redaksi)
