POLITIKAL.ID – Ruang fiskal yang lebih terbatas membuat Pemerintah Kota Samarinda harus semakin selektif dalam menyusun anggaran 2027. Pemkot bersama DPRD Samarinda sepakat mempertahankan prinsip efisiensi dengan tetap melindungi program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan arah kebijakan tersebut tertuang dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang ditandatangani Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, Jumat (14/8/2026).
Dalam rancangan RAPBD 2027, Pemkot Samarinda memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp3,3 triliun.
Pendapatan Daerah Samarinda Capai Rp3,3 Triliun
Proyeksi pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber. Pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp2,1 triliun. Pemkot juga memasukkan pendapatan lain-lain yang sah dalam struktur pendapatan daerah.
Andi Harun mengatakan pemerintah akan menggunakan proyeksi tersebut sebagai dasar untuk menyusun belanja daerah pada 2027.
Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Pemkot Samarinda tidak akan mengurangi belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sektor kesehatan, pendidikan, pengawasan, serta infrastruktur pelayanan dasar tetap masuk dalam daftar prioritas pemerintah.
Andi Harun menegaskan pemerintah akan mengarahkan anggaran kepada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
RAPBD 2027 Gunakan Prinsip Efisiensi
Andi Harun menyebut Pemkot Samarinda kembali menggunakan paradigma efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027.
“Prinsip efisiensi hari ini secara resmi kita sampaikan bahwa RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi,” tegasnya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas seluruh belanja. Pemerintah akan memilah program berdasarkan tingkat kepentingannya.
Program dengan prioritas tinggi akan mendapat dukungan anggaran. Sebaliknya, pemerintah dapat menunda program dengan prioritas lebih rendah hingga kondisi fiskal memungkinkan.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” jelas Andi Harun.
Belanja Seremonial Jadi Sasaran Efisiensi
Pemkot Samarinda juga akan mengevaluasi sejumlah belanja yang dinilai tidak memiliki tingkat prioritas tinggi.
Belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial masuk dalam ruang evaluasi efisiensi anggaran.
Pemerintah ingin mengalihkan ruang fiskal yang tersedia untuk program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Pemkot dan DPRD Lanjutkan Penyusunan APBD 2027
Setelah menyepakati KUA-PPAS, Pemkot Samarinda dan DPRD akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027.
Andi Harun berharap proses tersebut menghasilkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga ingin setiap program memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Samarinda.
(Redaksi)
