POLITIKAL.ID – Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang dari delapan fraksi di DPR RI. Sebanyak 120 anggota legislatif tercatat menandatangani usulan tersebut dalam dokumen yang diserahkan kepada pimpinan DPR, Rabu (11/11/2026).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota. Disusul Partai NasDem sebanyak 19 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Sementara itu, PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota. Partai Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR.
Dalam forum rapat, muncul pula penyebutan dukungan secara lisan sebanyak 172 anggota. Namun, jumlah tanda tangan yang tercatat secara resmi dalam dokumen pengajuan mencapai 120 orang.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Ia memastikan pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PKS Jadi Fraksi dengan Pengusul HMP Gibran Terbanyak
Delapan fraksi yang mendukung pengajuan HMP memiliki jumlah penandatangan berbeda. PKS menempati posisi teratas dengan 28 anggota, sedangkan PAN memiliki satu anggota.
Berikut rincian jumlah pengusul berdasarkan fraksi:
- PDI Perjuangan: 14 anggota
- Partai Golkar: 11 anggota
- Partai Gerindra: 11 anggota
- Partai NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Partai Demokrat: 18 anggota
Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan bahwa substansi HMP berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan.
Ketentuan tersebut merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Dasar Pengajuan HMP
Para pengusul menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses hukum.
Mereka mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu materi dalam usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme kelembagaan.
Pengajuan HMP sendiri tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. DPR masih harus menjalankan prosedur konstitusional sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Usulan HMP Gibran Menunggu Proses di DPR
Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku. Tahapan tersebut mencakup pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus) dan agenda rapat paripurna.
Pembahasan dalam paripurna menjadi bagian dari proses penggunaan hak anggota DPR. Selanjutnya, DPR harus mengikuti tahapan sesuai ketentuan hukum apabila usulan tersebut mendapat persetujuan.
Saan menegaskan pimpinan DPR tidak akan mengambil langkah di luar aturan yang berlaku.
“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Daftar Anggota DPR Pengusul HMP Gibran
Berikut nama-nama anggota DPR yang tercantum dalam daftar pengusul berdasarkan fraksi:
Fraksi PDI Perjuangan (14 Anggota)
- Haris Turino
- Bonnie Triyana
- I Wayan Sudirta
- Andreas Eddy Susetyo
- Dede Indra Permana
- Sturman Panjaitan
- Selly A. Gantina
- TB Hasanuddin
- Sofyan Tan
- Ina Ammania
- I Nyoman Parta
- Mufti Anam
- Edi Purwanto
- Adian Napitupulu
Fraksi Partai Golkar (11 Anggota)
- Ahmad Doli Kurnia
- Ahmad Irawan
- Robert Joppy Kardinal
- Abraham Sridjaya
- Umbu Kabunang
- Hetifah Sjaifudian
- Bambang Patijaya
- Andhika Satya W
- Eric Hermawan
- Karmila Sari
- Atalia
Fraksi Partai Gerindra (11 Anggota)
- Azis Subekti
- Longki Djanggola
- Rahmawati
- Darori Wonodipuro
- La Tinro La Tunrung
- Endro Hermono
- Abdul Wachid
- Martin Tumbelaka
- Muhammad Husni
- Azikin Solthan
- Bahtra Banong
Fraksi Partai NasDem (19 Anggota)
- Sugeng Suparwoto
- Muslim Ayub
- Yoyok Riyo
- Charles Meikyansah
- Syarif Abdullah
- Gulam Mahfud Sarom
- Fauzi Amro
- Habibur Rochman
- Ujang Bey
- Asep Wahyu
- Tonny Tesar
- Rajiv
- Ananda Tohpati
- Arif Rahman
- Martin Manurung
- Rudianto Lallo
- Mori Hanafi
- Nabil Husein
- Amelia Anggraini
Fraksi PKB (18 Anggota)
- Muhammad Khozin
- Rico Alviano
- A. Iman Sukri
- Abdullah
- Rina Sa’adah
- Daniel Johan
- Imas Aan Ubaidillah
- Kaisar Abu Hanifah
- Indra Jaya
- Eva Monalisa
- Fauqi Hapidekso
- Marwan Ja’far
- Usman Husein
- Ali Ahmad
- Jaelani
- Bertu Merlas
- Ratna Juwita
- Syamsu Rizal
Fraksi PKS (28 Anggota)
- Mardani Ali Sera
- Muhammad Kholid
- Rahmat Saleh
- Riono
- Hamid Noor Yasin
- Nasir Jamil
- Sukamta
- Syahrul Aidi Maazat
- Kurniasih Mufidayati
- Netti Prasetiyani
- Ledia Hanifa
- Yanuar Arif Wibowo
- Gamal Albinsaid
- Johan Rosihan
- Abdul Hadi
- Junaidi Auly
- Reni Astuti
- Achmad Ru’yat
- Abdul Fikri Faqih
- Ghufron
- Slamat
- Rizal Bawazier
- Adang Darajatun
- Ahmad Heryawan
- Ateng Sutisna
- Izzuddin Alqassam Kasuba
- Muhammad Haris
- Askweni
Fraksi PAN (1 Anggota)
- Sarifuddin Sudding
Fraksi Partai Demokrat (18 Anggota)
- Benny K. Harman
- Hinca Panjaitan XIII
- H. T. Ibrahim
- Bambang Purwanto
- Anton S. Sukartono
- Mulyadi
- Andi Muzakkir
- Wahyu Sanjaya
- M. Lokot Nasution
- Nanang Samodra
- Marwan Cik Hasan
- E. Herman Khaeron
- Lucy Kurniasari
- Wastam
- Achmad
- Dede Yusuf
- Raja Faisal
- Iman Adinugraha
(Redaksi)
