POLITIKAL.ID – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan ikut campur dalam pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menilai penentuan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya menjadi kewenangan kepala negara.
Sikap tersebut sekaligus mempertegas posisi PDIP yang memilih tetap berada di luar koalisi pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya tidak menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan agenda internal partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
“Itu kan pertemuan parpol koalisi, buat apa PDIP ikutan?” kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo Punya Kewenangan Menentukan Pendamping
Deddy menegaskan Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan figur yang akan mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Dia menilai presiden lebih memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk karakter dan kemampuan sosok yang tepat untuk mengisi posisi wakil presiden.
Karena itu, PDIP tidak ingin mencampuri proses penentuan pengganti Gibran. Deddy menyebut keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
“Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan. Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” ujarnya.
Kompleksitas Pemerintahan Jadi Pertimbangan
Di sisi lain, Deddy mengingatkan Prabowo agar mempertimbangkan besarnya tantangan dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, banyaknya kementerian dan lembaga membuat koordinasi serta pengambilan kebijakan membutuhkan perhatian khusus.
Dia juga menyoroti kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik global yang belum menunjukkan situasi positif.
Kedua persoalan tersebut, kata dia, perlu masuk dalam pertimbangan presiden ketika menentukan sosok wakil presiden.
“Dengan jumlah kementerian lembaga yang begitu banyak tentunya mengelola pemerintahan menjadi sangat kompleks,” tuturnya.
“Belum lagi masalah ekonomi dan geopolitik yang kurang positif perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih wakil presiden yang baru,” imbuh dia.
Pernyataan Deddy menunjukkan PDIP memilih menjaga jarak dari pembahasan internal koalisi. Partai tersebut menyerahkan keputusan politik mengenai posisi wakil presiden kepada Prabowo, sembari menekankan pentingnya mempertimbangkan tantangan domestik dan internasional dalam menentukan pendamping presiden.
(*)
